Buntut Kasus Maluku dan Papua, Kemenpolhukam Akan Bentuk Tim Benahi Konflik Tanah

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD akan membentuk tim untuk membenahi konflik yang kerap terjadi di tingkat masyarakat yang disebabkan persoalan tanah. Pembentukan tim ini buntut dari konflik antar-penduduk yang terjadi di Maluku dan Papua baru-baru ini yang penyebabnya karena tanah.

Karena itu, kata Mahfud, pihaknya akan mengirimkan tim ke Maluku dan Papua untuk menyelesaikan masalah yang dinilai selalu terjadi dari waktu ke waktu itu. Dengan begitu, akan ada kepastian hukum di Maluku dan Papua.

Khusus untuk Papua, kata Mahfud, persoalan yang terjadi di sana harus diselesaikan dengan kebijakan yang disepakati antara pemerintah dan DPR. “Kebijakan Papua tetap, kita tahu bahwa pemerintah dalam arti luas, eksekutif, legislatif, presiden, dan DPR, itu sudah menyepakati untuk segera memekarkan Papua,” kata Mahfud beberapa waktu lalu.

Menurut Mahfud, keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan yang matang serta melibatkan para ahli. Meski demikian, keputusan tersebut dinilai akan mendapat penolakan dari kalangan masyarakat.

“Orang boleh setuju dan tidak setuju tapi yang jelas, itu sudah berdasarkan pertimbangan yang matang, dan melibatkan para surveyor, disurvei tentang itu. Kemudian apa dampak sosial politiknya kita akan jalan dengan rencana pemekaran Papua itu sesuai dengan agenda pemerintahan kita,” kata Mahfud.

Mahfud mengatakan, pemerintah tetap menjalankan keputusan yang sudah disepakati bersama DPR terutama soal pemekaran Papua yang akan dibahas dalam rancangan undang undang (RUU) pada 2022. Bahwa kebijakan tersebut akan menuai kontroversi itu dinilai sesuatu hal yang biasa.

“Kita jalan. Kalau kita menunggu orang tidak mengkritik, maka kita tidak akan bekerja. Oleh sebab itu pemerintah tetap akan melangkah bersama DPR untuk itu,” katanya.