Kasus Covid-19 Varian Omicron Naik, Puan Minta Pemerintah Evaluasi Belajar Tatap Muka
Ketua DPR Puan Maharani/Iconomics
Ketua DPR meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan pembelajaran tatap muka mengingat kasus Covid-19 varan Omicron terus meningkat. Sebagai orang tua, cukup senang melihat anak-anak sekolah sudah kembali belajar dan berinteraksi sesame teman sebaya di sekolah.
Apalagi, kata Puan, dalam 2 tahun terakhir Indonesia dilanda pandemi Covid-19, yang menyebabkan para siswa diharuskan untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ). Siswa pun mengalami cognitive learning loss dan terdampaknya aspek psikis karena sekolah daring.
“Kenaikan kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia membuat khawatir orang tua murid terhadap kondisi anaknya karena sekolah telah menjadi kluster penyebaran Covid-19,” kata Puan dalam keterangan resminya, Rabu (2/2).
Karena itu, kata Puan, evaluasi pembelajaran tatap muka dapat dilakukan di daerah-daerah yang melaksanakannya secara 100% terutama mempertimbangkan aspek kesehatan para siswa.
“Saya banyak menerima aduan dari guru, dampak PJJ memang terasa sekali terhadap pendidikan. Apakah memungkinkan pelaksanaan PTM disesuaikan dengan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) daerah masing-masing,” ujar Puan.
Menurut Puan, pemerintah bisa melibatkan banyak pihak termasuk perwakilan orang tua untuk dalam hal evaluasi tersebut. Dengan demikian, berbagai kebutuhan dan kepentingan siswa terpenuhi.
“Jadi, selain epidemiolog, kita harus meminta masukan dari pihak-pihak yang setiap harinya berinteraksi dengan anak. Hasil evaluasi ini akan menjawab urgensi pelaksanaan PTM, terutama dalam kondisi peningkatan penyebaran Covid-19 di Indonesia,” kata Puan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan 4 arahan terkait evaluasi PPKM yang disampaikan dalam rapat terbatas melalui konferensi video dari Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 31 Januari lalu.
Jokowi meminta jajarannya untuk menggunakan pendekatan berbeda dalam menangani kenaikan kasus aktif Covid-19 di Indonesia, terutama untuk varian Omicron. Jika melihat karakteristik varian Omicron, maka penguatan bagian hilir harus dilakukan sebagai upaya penanganan jangka pendek.
Kemudian, Jokowi juga meminta jajarannya untuk melakukan pencegahan transmisi dalam negeri, khususnya pada enam provinsi yang menjadi penyumbang aktif kasus Covid-19 terbesar. Presiden juga mengingatkan pentingnya disiplin dalam melakukan pengetatan di pintu masuk dan pelaksanaan proses karantina dari luar negeri sebagaimana sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.
“Yang terakhir, terkait dengan vaksin, saya minta terus dipercepat vaksinasi yang satu, dua, tetapi juga saya minta vaksinasi booster juga terus dipercepat, utamanya capaian vaksinasi bagi anak 6-11 tahun dan bagi lansia,” kata Jokowi.
