Kebijakan Larangan Ekspor RBD Palm Olein Dinilai Bentuk Inkonsistensi Pemerintah

Kebijakan pemerintah melarang ekspor bahan baku dan minyak goreng merupakan tindakan yang tidak konsisten. Akibat kebijakan inkonsisten itu, maka akan mempengaruhi harga minyak goreng dalam negeri dan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani harganya akan tertekan.

“Karena komunikasi yang buruk ini, langkah pemerintah justru bisa mengerek harga minyak goreng karena harga CPO yang melonjak. Kebijakan ini juga belum menyelesaikan masalah, karena tata kelola industri yang jelas-jelas belum dibenahi,” kata anggota Fraksi PKS Mardani Ali Sera dalam keterangan resminya, Rabu (27/4).

Mardani mengatakan, pemerintah diminta mensosialisasikan setiap kebijakan yang diterbitkan terutama setelah bongkar pasang kebijakan dan strategi dalam menyelesaikan masalah minyak goreng di dalam negeri. Dengan demikian, penerapan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan maksimal.

“Hal ini juga menjadi bukti, mata rantai sawit yang paling rentan adalah petani, pekebun rakyat dan buruh tani. Dan lagi-lagi pemerintah perlu belajar komunikasi, mesti jelas dan berdasarkan aturan teknis yang telah terbit. Durasi kebijakan juga harus jelas agar tidak merugikan petani,” ujar Mardani.

Di samping itu, kata Mardani, pemerintah juga perlu membenahi berbagai sektor, sehingga dapat menciptakan struktur pasar yang lebih baik. “Memperbaiki tata kelola dan integrasi dari hulu-hilir hingga pengawasan ketat di lapangan jadi poin penting. Jangan kalah lagi dari pemburu rente dan kartel,” kata Mardani.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Keputusan tersebut disampaikan secara langsung Presiden Joko Widodo, Jumat (22/4) pekan lalu. Kebijakan ini, secara efektif akan berlaku pada Kamis (28/4) besok.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan larangan ekspor untuk bahan baku dan minyak goreng itu dilakukan hingga harga minyak goreng curah menjadi Rp 14 ribu/liter.