Komisi II, Kemendagri, DKPP dan Bawaslu Setujui Rancangan Perbawaslu, tapi Ada Catatan, Apa Itu?
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia/Dokumentasi DPR
Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) menyetujui Rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang Pengawasan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum (Pemilu). Namun, terdapat beberapa catatan yang harus dipenuhi Bawaslu ketika menyusun rancangan peraturan tersebut.
“Dengan catatan agar Bawaslu memperhatikan saran dan masukan dari anggota Komisi II, Kementerian dalam Negeri, dan DKPP,” kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/11).
Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, revisi Perbawaslu tersebut untuk menyesuaikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019. Setidaknya, ada 13 isu strategis yang menjadi dasar dalam rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan dan Penghitungan Pemilu.
“Sebagai dasar hukum pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu menggantikan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan bawaslu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan pemungutan Penghitungan Suara,” kata Bagja.
Sementara itu, anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah mengatakan, pihaknya memberik masukan terhadap peraturan yang diajukan Bawaslu tersebut. Bawaslu dinilai harus cermat dan berhati-hati dalam menjalankan pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara untuk menjamin keadilan bagi seluruh pihak.
Kemudian, lanjut Tio, Bawaslu perlu memastikan rancangan yang diajukan tersebut selaras dengan peraturan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang juga berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara. “Berharap Bawaslu bisa memperkuat fungsi pencegahan pelanggaran berdasarkan identifikasi potensi kerawanan di tiap-tiap wilayah serta menjalankan patroli pengawasan sebelum hari pemungutan suara,” ujar Tio.
