Pernyataan Anies soal Menko yang Ingin Ubah Konstitusi Dinilai Hanya Tuduhan

Pernyataan bakal Calon Presiden (Capres) 2024 Anies Baswedan soal ada menteri koordinator yang secara terang benderang ingin mengubah konstitusi dinilai mengada-ada. Apalagi tugas dan fungsi seorang menteri koordinator sangat tidak memungkinkan mengubah konstitusi.

“Harusnya mantan menteri, mantan gubernur tahu mekanisme perubahan konstitusi. Jangan membuat kegaduhan yang membingungkan masyarakat,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Sadarestuwati dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Seperti Sadarestuwati, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, kewenangan mengubah konstitusi bukan ranahnya menteri koordinator melainkan MPR. Karena itu, pernyataan Anies itu dinilai hanya terkesan menuduh lantaran MPR juga sudah menutup amandemen perubahan undang-undang pada periode ini.

“Amandemen undang-undang sudah tidak ada lagi, pintunya sudah ditutup di MPR periode ini,” kata Jazilul.

Sementara itu, pengamat politik Rocky Gerung menilai pernyataan Anies diduga mengarah kepada Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Apa yang diungkapkan Anies merupakan pernyataan politik yang di balik itu memiliki konteks berbeda.

“Ada semacam soft launching dari pikirannya tapi ada attack di situ. Orang pasti menduga-duga itu mengarah kepada Pak Luhut, pasti itu. Kita cuma menduga saja, sebetulnya karena ritmenya kan dari awal begitu, soal 3 periode. Mau kita yakinkan bahwa konteksnya soal penundaan, itu yang terus diupayakan Istana,” kata Rocky dalam sebuah diskusi virtual.

Bila dilihat dari perspektif Anies, kata Rocky, maka tujuannya memastikan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 dilaksanakan. Bila tidak, maka sama saja menunda Anies menjadi capres pada Pilpres 2024.

“Itu soalnya, saya kira itu dibaca juga oleh Demokrat, PKS, bahkan Gerindra, sehingga timbul semacam upaya untuk justru mempercepat pemilu, bukan memperlambat,” tutur Rocky.

Sebelumnya, Anies Baswedan menyatakan, kualitas demokrasi di Indonesia tidak menurun. Persoalan demokrasi saat ini karena orang-orang yang tidak berkomitmen menjaga demokrasi dan mulai berani mengungkapkan isi pikiran serta pendapatnya.

“Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, posisi kunci ini, menko mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung. Ini bukan menurun kualitas demokrasi, kualitas demokrasi kita tidak menurun, hanya orang-orang yang tidak komitmen pada demokrasi itu makin berani mengungkapkan pikirannya secara terbuka,” kata Anies.

Karena itu, kata Anies, masyarakat harus bersama-sama menyelamatkan semangat reformasi, dengan menjaga dan menghormati aturan yang sudah ditentukan. “Yang kita butuhkan kesetaraan, kesempatan, yang kita butuhkan adalah kenetralan dari yang memegang kewenangan. Kalau itu terjadi, apa yang kita ikhtiarkan akan terlaksana,” tutur Anies.