“Apakah RUU KUHAP, RUU usul inisiatif Komisi III dapat disetujui menjadi RUU usul DPR,” tanya Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).
“Setuju,” jawab peserta rapat paripurna DPR.
Persetujuan itu diketok setelah seluruh fraksi partai politik di DPR menyampaikan pandangannya secara tertulis mengenai RUU KUHAP sebagai RUU usul inisiatif DPR. Sejak memasuki masa sidang setelah masa reses awal tahun 2025, Komisi III mulai membicarakan RUU KUHAP dengan mengundang berbagai narasumber di antaranya Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.
Komisi III mengusulkan RUU KUHAP masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Komisi III DPR menyebut RUU KUHAP mendesak untuk segera dibahas karena UU KUHP yang baru akan berlaku pada 1 Januari 2026.
Selain itu, pengesahan KUHAP tersebut dinilai penting karena merupakan hukum formil yang mengoperasikan pemberlakuan KUHP sebagai hukum materiil. Untuk itu, Komisi III memastikan bakal melibatkan sebanyak-banyaknya elemen masyarakat dalam penyerapan aspirasi terkait penyusunan RUU KUHAP.
