Soal Data Stok Beras Nasional, Anggota Komisi IV Ini Anjurkan agar Merujuk BPS

0
391
Reporter: Kristian Ginting

Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo menyebut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang harus menjadi rujukan soal ketersediaan stok beras nasional. Karena itu, Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) harusnya tidak boleh bermain-main terkiat data stok beras itu.

Menurut Firman, data yang ada selama ini berada dalam area abu-abu sehingga mudah dipermainkan orang yang punya kepentingan. Itu pula sebabnya, data stok beras selalu menjadi perdebatan baik pemerintah maupun publik.

“Karena itu, siapa sebenarnya mempunyai otoritas dan berhak untuk menetapkan data, maka BPS-lah yang berhak untuk menetapkan data karena merupakan lembaga negara punya tanggung jawab,” kata Firman dalam keterangan resminya, di Jakarta, Kamis (29/12).

Firman mengatakan, ada 2 hal penting yang perlu diingat soal ketersedian stok pangan beras nasional ini. Pertama, ketika salah menetapkan data produksi jangan sampai berdampak negatif bagi petani karena boleh jadi tidak perlu impor sebab produksi nasional sudah mencukupi.

Tetapi, kata Firman, karena perbedaan data antara Kementan dan Kemendag lantaran mungkin tidak akurat, maka akhirnya impor sehingga mengecewakan dan menurunkan semangat karena harga beras merosot tajam dan petani tidak mampu bersaing.

Baca Juga :   Survei Kemenhub dkk: Potensi Pergerakan Nasional Lebaran 2024 Capai 71,7% dari Populasi

Kedua, kata Firman, bila data produksi Kementan salah, maka akan berdampak negatif bagi pemerintah karena bisa memicu gejolak dan krisis pangan di masyarakat lantaran harganya mahal dan barangnya sulit untuk dibeli. Bila terjadi lonjakan kenaikan harga kebutuhan pangan pokok, maka akan berdampak kenaikan inflasi tidak terkendali.

“Jadi akibat data tidak sinkron ini, maka ada unsur-unsur negatif harus dihadapi. Untuk itu, karena kesimpangsiuran data ini, pemerintah harus menyikapi dengan serius agar tidak terjadi perdebatan berkelanjutan seperti ini,” kata Firman.

Komisi IV, kata Firman, selalu mengkritisi data produksi beras sejak 2009 karena ketidaksinkronan data produksi Kementan dan Kemendag. Apalagi dengan anomali cuaca ekstrem saat ini, semua harus waspada dan sudah banyak negara di dunia terancam krisis pangan seperti dirilis Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).

Ditambah lagi baru-baru ini, kata Firman, Bank Dunia, telah mengumumkan bahwa harga beras di Indonesia termahal di tingkat Asean karena menggunakan mekanisme pasar

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyoroti polemik beras yang sempat terjadi. Seperti diketahui, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengklaim produksi beras surplus 7 juta ton.

Leave a reply

Iconomics