Tidak Adil, Komisi VII Minta Kemenperin Tinjau PPN 11% untuk Produk Olahan Setengah Jadi

Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mengusulkan kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk meninjau kembali pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) 11% terhadap produk pengolahan setengah jadi. Pengenaan PPN 11% untuk produk pengolahan setengah jadi yang berasal dari nikel menjadi stainless steel atau dari timah menjadi ingot, merupakan suatu tindakan yang tidak adil.

Soalnya, kata Sugeng, pengenaan pajak tersebut tidak berlaku apabila produk tersebut diekspor ke luar negeri. Akibatnya, daya saing barang di dalam negeri justru cenderung lebih mahal 11% daripada produk ekspor.

“Memang ini sangat-sangat dikeluhkan industri dalam negeri yang mau memakai produk turunan dari nikel,” kata Sugeng di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu.

Selanjutnya, kata Sugeng, pihaknya mendorong Kemenperin untuk memastikan pengelolaan kawasan industri tidak hanya memberikan fasilitas bagi penyewa bermodal besar. Fasilitas tersebut juga perlu diberikan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan industri kecil menengah (IKM), sehingga dapat mengembangkan industri turunan, serta rantai pasok komoditas unggulan di kawasan.

Di samping itu, kata Sugeng, Kemenperin perlu melakukan industrialisasi melalui pengembangan industri turunan produk nikel dan timah di setiap kawasan industri. “Komisi VII mendesak pemerintah, melalui Ditjen KPAII Kemenperin untuk berkoordinasi dengan institusi terkait, agar dalam mengeluarkan izin kawasan industri benar-benar bersih dari permasalahan sengketa lahan,” katanya.