Tag: Bappebti
Soal Kasus Robot Trading, Ini Saran Komisi VI kepada Kemendag dan Bappebti
Komisi VI DPR mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menetapkan dan menempatkan sumber daya manusia dengan kompetensi yang tepat sebagai kepala Badan Pengawas ...Jumlah Investor Mencapai 15,6 Juta, Januari-Juli 2022, Transaksi Aset Kripto Mencapai Rp232,4 Triliun
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan, menyampaikan ada tren perlambatan nilai transaksi aset kripto pada tahun 2022 ini, bila dibandingkan ...Penilaian Aspakrindo Soal Peraturan Baru Bappebti Tentang Daftar Aset Kripto
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah mengeluarkan regulasi terbaru terkait perdagangan pasar fisik aset kripto. Regulasi tersebut adalah Peraturan Bappebti (PerBa) ...Tips Berivestasi Emas Digital Agar Terhindar dari Risiko Penipuan
Tawaran untuk berinvestasi emas digital kian marak. Masyarakat diharapkan untuk hanya melakukan transaksi pada platform yang disediakan oleh perusahaan yang terdaftar di ...Komisi VI Dorong Bappebti Terbitkan Aturan soal Aset Kripto dan Robot Trading
Komisi VI DPR meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menerbitkan regulasi terkait perdagangan digital seperti aset kripto ...Bappebti Diminta Buka Blokir Withdrawal Member DNA Pro Secara Terbatas
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) diminta membuka blokir pencairan dana akun trading anggota perusahaan robot trading DNA Pro. ...Bappebti Akui Pembentukan Bursa Kripto Terganjal Kustodian
Bursa khusus untuk perdagangan aset kripto hingga kini masih belum terbentuk. Padahal, transaksi aset kritpo sudah mencapai Rp859,4 triliun pada 2021 dengan ...Tumbuh Pesat, Sistem Resi Gudang Jadi Peluang Usaha Baru
Pemanfaatan Resi Gudang (RG) di Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Data dari PT Kliring Berjangka Indonesia yang berperan sebagai Pusat Registrasi Resi Gudang ...Anggota Komisi XI: OJK Tidak Punya Dasar Hukum Larang Perbankan Fasilitasi Kripto
Anggota Komisi XI DPR, Wihadi Wiyanto menuding Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak punya dasar hukum melarang perbankan memfasilitasi perdagangan kripto. Merujuk kepada ...Satgas Waspada Investasi Beri Penjelasan Soal Bank Dilarang Fasilitasi Transaksi Kripto
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang perusahaan jasa keuangan termasuk bank untuk memfasilitasi transaksi kripto di Indonesia. Di dalam Undang-Undang Perbankan, kegiatan usaha ...
