Tag: DPR
Gonta-Ganti Kebijakan Migor dan Sektor CPO yang Dikuasai Segelintir Perusahaan
Pemerintah kerap gonta-ganti kebijakan untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng. Mulai dari kebijakan memberikan subsidi, domestic market obligation (DMO), domestic price obligation (DPO), ...Komisi VI Setujui Pagu Indikatif Rp2,1 T dan Tambahan Anggaran Kemendag Rp459,6 M
Komisi VI DPR menyetujui pagu indikatif Kementerian Perdagangan (Kemendag) senilai Rp 2,1 triliun untuk tahun anggaran 2023. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk ...Dukungan Politik Komisi VI kepada Kemendag Bikin Tren Kebijakan Migor Jadi Positif
Kebijakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengatasi permasalahan minyak goreng dinilai menunjukkan arah yang positif. Buktinya lengkapnya informasi baik dari hulu maupun hilir ...Komisi VI Setujui Pagu Indikatif dan Tambahan Anggaran Kementerian BUMN 2023
Komisi VI DPR menyetujui pagu indikatif Kementerian BUMN senilai Rp 232 miliar untuk tahun anggaran 2023. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk program ...BUMN Diminta Dengarkan Aspirasi Rakyat soal Tarif Tiket ke Stupa Candi Borobudur
Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade meminta Menteri BUMN Erick Thohir mendengarkan aspirasi aspirasi masyarakat soal kontroversi kenaikan tarif naik ke atas ...Kontroversi RUU Larangan Minol di Baleg DPR Masih soal Judul
Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol dinilai kurang tepat bila mengatur hulu dan hilir minuman beralkohol. Juga tidak relevan dengan ragam budaya ...Banggar DPR Setujui Penambahan Anggaran Pagu Indikatif 3 Kementerian Koordinator Ini
Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui penambahan anggaran pagu indikatif tahun anggaran 2023 untuk Kementerian Koordinator (Kemenko) Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenko Pembangunan ...Anggaran Pemilu Ditetapkan Rp 76,6 T dan Tahapannya Dimulai Juni Ini
DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyepakati anggaran pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 senilai Rp 76,6 triliun. Lalu, Pemilu 2024 serentak untuk ...Baleg DPR Tahan Surat Komisi V, Jadwal Pembahasan RUU LLAJ Belum Jelas
Komisi V DPR belum bisa membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) karena surat ...Medsos dan E-Commerce Dinilai Sarana Efektif untuk Pasarkan Produk UMKM
Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diminta memanfaatkan media sosial dan e-commerce sebagai sarana memasarkan produk-produk mereka. Apalagi pandemi Covid-19 dinilai ...
