Tag: DPR
Anggota Komisi XI ini Pertanyakan Legalitas Bina Karya karena Minta PMN Rp 500 M untuk ...
Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo mempertanyakan legalitas PT Bina Karya (Persero) yang meminta penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 500 ...Komisi VI Akan Bentuk Panja BUMN Bermasalah, Erick Thohir Pun Sepakat
Komisi VI DPR berencana membentuk panitia kerja (panja) yang membahas perusahaan di bawah Kementerian BUMN yang bermasalah. Selain BUMN karya, panja tersebut ...Komisi XI Setujui Pagu Anggaran Kemenkeu Senilai Rp 48,7 Triliun untuk 2024
Komisi XI DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 48,7 triliun pada tahun anggaran 2024. Jumlah tersebut disesuaikan setelah adanya ...Komisi VI Setujui PMN Definitif Senilai Rp 28,1 T untuk Beberapa BUMN di Tahun 2024, ...
Komisi VI DPR menyetujui penyertaan modal negara (PMN) definitif kepada beberapa perusahaan yang ada di bawah naungan Kementerian BUMN untuk tahun anggaran ...Komisi XI DPR Setujui PMN Senilai Rp 28,8 T untuk Hutama Karya, Begini Perinciannya
Komisi XI DPR menyetujui penyertaan modal negara (PMN) tunai PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 28,8 triliun pada tahun anggaran 2023. Anggaran ...KPU Munculkan Opsi Perubahan Pendaftaran Capres-Cawapres dan Masih Sesuai UU Pemilu
Soal perubahan jadwal pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) terus bergulir. Terbaru, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memunculkan opsi pelaksanaan ...Paripurna DPR Sahkan UU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2022
Rapat paripurna DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (P2APBN) 2022 menjadi UU. Persetujuan tersebut ...Menko Mahfud: Perubahan Jadwal Pendaftaran Capres-Cawapres Tak Perlu Ubah UU
Rencana perubahan jadwal pendaftaran bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) disebut tidak perlu mengubah undang-undang (UU) yang berlaku. Untuk ...Komisi II Akan Panggil KPU soal Isu Perubahan Masa Pendaftaran Capres-Cawapres
Komisi II DPR berencana memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal isu perubahan masa pendaftaran bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden ...Komisi V Setujui Pagu Anggaran Kementerian PUPR untuk Dibahas di Banggar
Komisi V DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp 146,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan ...
