Komisi VI Setujui PMN Definitif Senilai Rp 28,1 T untuk Beberapa BUMN di Tahun 2024, Apa Saja?

Komisi VI DPR menyetujui penyertaan modal negara (PMN) definitif kepada beberapa perusahaan yang ada di bawah naungan Kementerian BUMN untuk tahun anggaran 2024. PMN definitif itu akan diberikan kepada PT Hutama Karya (Persero) atau HK Rp 18,6 triliun, Indonesia Financial Group (IFG) senilai Rp 3,5 triliun, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Rp 6 triliun, sehingga totalnya senilai Rp 28,1 triliun.

Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima menjelaskan, untuk PMN cadangan investasi, Komisi VI akan mendiskusikan usulan tersebut kepada Kementerian Keuangan sebelum disetujui. Adapun PMN cadangan investasi akan dialokasikan untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk pengadaan kereta melalui retrofit pembelian baru sebesar Rp 2 triliun.

Kemudian, kata Aria, Indonesia Re untuk penguatan permodalan Rp 1 triliun, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni untuk pembelian kapal penumpang dan angkutan perintis Rp 3 triliun. PT Industri Kereta Api (Persero) atau Inka untuk meningkatkan kapasitas produksi Rp 1 triliun, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN yang akan digunakan untuk elektrifikasi desa Rp 5,8 triliun, dan ID Food untuk pembangunan cold storage dan modal kerja sebesar Rp 832 miliar.

“Usulan ini kita setujui dalam rapat ini sebagai bahan pembahasan untuk dibahas di kita (internal). Jadi KAI, Indonesia Rei, Pelni, Inka, PLN, ID Food akan kita panggil lagi,” ujar Aria di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/9).

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, PMN definitif merupakan PMN terakhir yang diberikan kepada Kementerian BUMN. Jumlah keseluruhan PMN definitif sebesar Rp 28,1 triliun pada tahun anggaran 2024.

“Pembagiannya dari HK, IFG itu untuk penyelesaian daripada sitaan yang ada di Kejaksaan Agung yang berupa barang tetapi tentu ditukar dengan cash atau uang tunai. Ini nanti masuk bantuan daripada penyelesaian untuk IFG Jiwasraya itu 3,56 triliun. Lalu Wijaya Karya,” ujar Erick.

Sedangkan untuk PMN cadangan investasi, kata Erick, hal tersebut juga sudah dibahas secara mendalam dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar). Karena itu, diharapkan agar PMN cadangan investasi dapat disetujui DPR.

“Sebenarnya kita sudah cukup bahas secara mendalam. Ini yang memasang sementara hasil diskusi terakhir, dan mudah-mudahan sepertinya ini akan disetujui, tetapi mekanismenya seperti ini yang ditawarkan,” kata Erick.