Paripurna DPR Sahkan UU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2022
Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Sidang I Tahun Sidang 2023-2024/Dokumentasi Kementerian Keuangan
Rapat paripurna DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (P2APBN) 2022 menjadi UU. Persetujuan tersebut diberikan setelah mendengar pandangan dari 9 fraksi yang ada di DPR.
Dari 9 Fraksi, hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memberikan persetujuan dengan catatan. “Apakah RUU P2APBN Tahun Anggaran 2022 dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?” tanya Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9).
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi DPR atas kelancaran pembahasan UU tersebut. Apalagi APBN 2022 merupakan instrumen yang penting dan strategis.
APBN 2022, kata Sri Mulyani, telah bekerja luar biasa dalam melindungi masyarakat melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang fokus pada penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan ekonomi. Pada 2022, perekonomian Indonesia tumbuh 5,3% secara tahunan (yoy) atau di atas target pertumbuhan sebesar 5,2%.
“Pencapaian yang baik menjadi modal yang penting untuk kita mampu terus meneruskan pembangunan nasional, Melakukan transformasi ekonomi menjadi lebih produktif untuk mencapai cita cita Indonesia maju, adil, dan makmur,” kata Sri Mulyani.
Selanjutnya, kata Sri Mulyani, APBN 2022 juga telah menurunkan tingkat kemiskinan dari 9,71% menjadi 9,57%. Di samping itu, tingkat pengangguran juga menurun dari 5,96% menjadi 5,49% pada 2022.
Masih kata Sri Mulyani, APBN 2022 berhasil menjaga defisit APBN di bawah 3% yakni 2,35% dari produk domestik bruto (PDB). Defisit tersebut turun lebih cepat setahun dibandingkan dengan yang tertulis dalam UU Nomor 2 Tahun 2020.
“Pemulihan ekonomi berjalan cepat konsisten dan mampu meningkatkan gross national income per kapita Indonesia naik 9,8% menjadi US$ 4.580 per kapita pada tahun 2022. Ini memulihkan Indonesia kembali menjadi kelompok negara berpenghasilan menengah atas atau upper middle income country,” ujar Sri Mulyani.
