Komisi II Akan Panggil KPU soal Isu Perubahan Masa Pendaftaran Capres-Cawapres

Komisi II DPR berencana memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal isu perubahan masa pendaftaran bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dalam pertemuan itu, Komisi II bersama KPU akan membahas lebih detail draf  peraturan KPU (PKPU) soal perubahan tersebut.

Meski demikian, kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia, pihaknya belum bisa memastikan rencana pertemuan dengan KPU itu. “Belum. Menunggu surat pengajuan dari KPU,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/9).

Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, soal rencana memajukan jadwal pendaftaran capres/cawapres itu karena beberapa alasan. Jadwal pendaftaran capres dan cawapres sebelumnya akan dilakukan 29 Oktober-25 November 2023 dan akan diubah menjadi 10 Oktober-16 Oktober 2023.

Perubahan jadwal itu, kata Hasyim, sebagaimana yang tertuang dalam draf PKPU yang akan diserahkan ke DPR mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2022 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di situ menyebutkan aturan masa kampanye Pemilu dilakukan 25 hari sejak penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan 15 hari sejak penetapan capres dan cawapres.

Karena itu, kata Hasyim, jika penetapan DCT DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan pada 3 November 2023, maka penetapan DCT pasangan capres dan cawapres dilaksanakan pada 13 November 2023. Secara otomatis, dengan adanya PKPU tersebut maka aturan soal masa kampanye juga ikut berubah.

“Terdapat pengaturan Pasal 276 UU 7 Tahun 2023 yang sesungguhnya mengatur tentang kampanye, namun tentu saja berdampak terhadap perubahan jadwal masa tahapan pencalonan karena pengaturan tersebut mengatur start kampanye dengan patokan penetapan DCT,” kata Hasyim.