Tag: Peraturan
OJK Tengah Siapkan Pengaturan BNPL untuk Perusahaan Pembiayaan, Apa Saja yang Bakal Diatur?
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mempersiapkan pengaturan skema Buy Now Pay Later bagi perusahaan pembiayaan (PP BNPL). OJK menyampaikan langkah pengaturan ini ...PPN 12% untuk Transaksi Uang Elektronik dan Tambah Saldo Dompet Digital, Begini Penjelasan Ditjen Pajak ...
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut dasar pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% untuk transaksi uang elektronik dan dompet digital ...Soal Rencana Pemerintah Terapkan Asuransi untuk Kendaraan Bermotor, Begini Tanggapan Tap Insure
Pemerintah sedang menggodok rencana penerapan produk asuransi yang memberikan ganti rugi atas tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga atau third party liability ...Permendag Baru Tidak Batasi Bawaan Pribadi dan Barang Kiriman PMI Kecuali yang Dilarang Pemerintah
Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang mulai berlaku pada 6 ...Bawaslu Laporkan 2 Rancangan Perbawaslu ke Komisi II, Apa Saja Isinya?
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melaporkan 2 Rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) kepada Komisi II DPR untuk mengoptimalkan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara ...Anggota KPU Ini Nilai Peran Perempuan Penting di Pemilu 2024, Begini Alasannya
Anggota KPU Betty Epsilon Idroos menilai keterwakilan perempuan menjadi penting pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dan hal tersebut sesuai Peraturan KPU (PKPU) ...Wakil Ketua DPR Gobel Minta Kereta Cepat Tak Lagi Bebani APBN
Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel meminta proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) untuk tidak lagi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). ...Komisi II Akan Panggil KPU soal Isu Perubahan Masa Pendaftaran Capres-Cawapres
Komisi II DPR berencana memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal isu perubahan masa pendaftaran bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden ...BI Tertbitkan 7 Instrumen Penempatan DHE Buntut dari PP Nomor 36 Tahun 2023
Bank Indonesia (BI) dengan bersinergi dengan pemerintah menetapkan 7 instrumen penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA). Penetapan ini buntut ...Kemenkeu Terbitkan 2 Aturan Baru sebagai Turunan dari PP tentang DHE Tahun 2023
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan 2 aturan sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari ...
