Tag: Pemerintah
75% Dana Bantuan ke BUMN Merupakan Pembayaran Utang Pemerintah
Dana bantuan pemerintah terhadap 11 badan usaha milik negara (BUMN) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) merupakan bagian dari pencairan piutang kepada ...Dengan Pinjaman Rp 8,5 T, Pemerintah Harap Garuda Lebih Kompetitif Lagi
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk akan menerima bantuan dari pemerintah berupa dana talangan sebesar Rp 8,5 triliun. Dana tersebut dipastikan bersifat pinjaman ...Hipmi: Program Tapera Seharusnya Voluntary Bukan Mandatory
Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai program penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya karena program ...Pulihkan Ekonomi, Pemerintah Kucurkan Tambahan Dana Senilai Rp 52,57 T ke 12 BUMN
Pemerintah akan memberikan dukungan tambahan dana kepada 12 badan usaha milik negara (BUMN) dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Total dana ...Stimulus Fiskal Selepas Pandemi Covid-19 Harus Berbasis Ekonomi Hijau
Stimulus yang digelontorkan pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian selama masa pandemi Covid-19 bersifat jangka panjang. Tujuannya, membangun perekonomian yang lebih kuat dan berkelanjutan. ...Pemerintah: Protokol Tatanan Normal Baru Diperbarui Bertahap
Pemerintah sedang menyiapkan skenario pelaksanaan protokol tatanan normal baru (new normal) yang produktif dan aman Covid-19. Pemerintah siapkan 2 program, yakni Exit-Strategy ...Hasil RDG BI: Suku Bunga Acuan Tetap 4,5%
Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 4,50%. Demikian ...Kementerian BUMN Tunggu Keputusan Resmi Pemerintah soal Beroperasi Kembali
Kementerian BUMN akan menunggu kebijakan pemerintah terutama Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terkait dengan operasional perusahaan milik negara yang diizinkan kembali ...Pemerintah Diimbau Segera Kaji Secara Serius Pembentukan LPP Asuransi
Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin mendesak pemerintah untuk mengkaji pembentukan Lembaga Penjamin Polis (LPP) secara serius. Karena itu, pemerintah diminta ...Perlunya RUU Penjaminan Polis dan Langkah OJK untuk WanaArtha dan Kresna Life
Anggota Komisi XI DPR meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegakkan aturan terhadap 2 perusahaan asuransi yang menunda pembayaran dana nasabah yang telah ...
