Komunikasi Krisis di Tengah Bencana: KSP Angkat Kerja TNI dan Pahlawan Listrik yang Luput dari Sorotan

Staf Khusus Kepala Staf Presiden (KSP) RI, Timothy Ivan Triyono membagikan pengalamannya dalam menangani komunikasi krisis di tengah bencana banjir yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh.

Berbicara dalam acara “THE FACE OF INDONESIA: Making Impactful Communication Strategy” yang digelar Iconomics pada Rabu (17/12), Ivan mengatakan komunikasi di masa bencana bukan sekadar menyampaikan informasi, melainkan bagian dari komunikasi krisis dan manajemen risiko. Ia menegaskan bahwa situasi yang dihadapi pemerintah saat ini adalah kondisi krisis, sehingga pendekatan komunikasi tidak bisa disamakan dengan kondisi normal.

Ia sendiri mengakui, meskipun terbiasa berbicara di ruang publik, tekanan tetap terasa ketika harus menyampaikan pernyataan di tengah situasi darurat. Rasa gugup itu muncul karena komunikasi krisis menuntut ketepatan, kehati-hatian, dan tanggung jawab yang jauh lebih besar dibandingkan komunikasi dalam situasi normal.

“Jadi, kita harus punya jurus atau rumus khusus,” ujarnya.

Menurutnya, prinsip komunikasi krisis adalah respon cepat, disertai penguasaan data dan fokus pada apa yang sudah dilakukan pemerintah.

“Banyak yang bilang, pemerintah kok enggak bekerja? Kita bekerja. Puluhan helikopter kita keliling setiap hari, 24 jam non-stop. Belasan pesawat kita keliling setiap hari ke tiga provinsi itu non-stop,” ujarnya.

Ia mengungkapkan lebih dari 50 ribu personel gabungan TNI, Polri, BNPB, dan Basarnas terus bergerak melakukan evakuasi hingga pemulihan infrastruktur.

Di tengah medan yang berlumpur, petugas PLN melakukan perakitan tower darurat di jalur transmisi Langsa-Pangkalan Brandan/Dok. Ist

Pemulihan jembatan di berbagai wilayah terdampak, kata Ivan, sebagian besar telah kembali berfungsi. Namun ia juga secara terbuka mengakui adanya kekeliruan dalam komunikasi publik, khususnya terkait klaim pemulihan listrik yang disampaikan oleh salah satu menteri pada 7 Desember.

“Memang kita agak keselip soal listrik. Pemulihan listrik yang sudah diklaim 93 persen ternyata enggak. Tugas saya meluruskan yang agak bengkok di publik,” ujarnya.

Dari pengalaman tersebut, KSP menegaskan pentingnya menghindari over-claim dalam komunikas. Karena itu, Ivan mengaku kini lebih berhati-hati dengan tidak menyebut angka absolut yang sulit dipertanggungjawabkan, serta menggunakan diksi yang memberi ruang terhadap dinamika lapangan. Misalnya, dalam menyampaikan rencana kunjungan Presiden Prabowo ke lokasi bencana, Ivan mengaku sangat hati-hati dalam mengkomunikasikannya ke media dengan menggunakan diksi ‘kemungkinan’ dan ‘rencana’ karena agenda Presiden yang bisa berubah mendadak.

Dalam setiap pernyataan publik, Ivan juga mengungkapkan dirinya selalu membuka komunikasi dengan ungkapan duka cita dan permintaan maaf kepada masyarakat sebagai bentuk empati serta tanggung jawab negara.

“Saya selalu buka dengan dukacita dan permintaan maaf kepada publik. Itu bentuk ownership, tanggung jawab penuh, dan empati negara,” tuturnya.

Ia juga menekankan pentingnya mengakui keterbatasan situasi tanpa bersikap defensif, sembari tetap menunjukkan bahwa negara hadir dan bekerja di tengah kondisi lapangan yang sangat sulit.

Dalam kesempatan itu, Ivan secara khusus menyoroti kerja-kerja heroik yang kerap luput dari sorotan media, mulai dari aparat TNI dan Polri hingga para “pahlawan listrik” dari PLN.

Ia menggambarkan bagaimana petugas PLN harus memanggul gardu dan trafo listrik menembus medan terjal, bergelantungan dari satu pohon ke pohon lain, bahkan harus mengulang dari titik awal ketika peralatan tergelincir, demi memulihkan akses listrik bagi masyarakat terdampak.

Namun, visual seperti itu, menurutnya tidak muncul di media seperti televisi. Karena itu, dalam kesempatan tampil di studio televisi sebagai perwakilan pemerintah, ia kerap menyampaikan hal tersebut secara langsung kepada host maupun produser saat jeda iklan. Ia mempertanyakan alasan media terus menayangkan gambar kerusakan lama, sementara upaya pemulihan yang sedang berlangsung jarang diangkat. Ia menilai pemberitaan seharusnya lebih berimbang dengan menampilkan kedua sisi, yaitu dampak bencana sekaligus kerja aparat di lapangan.

“Bagaimana TNI bisa bergelantungan menyeberangi sungai dari ujung ke ujung, tengahnya arus yang deras, mempertaruhkan nyawa, itu nggak pernah disampaikan oleh media televisi. Bagaimana pahlawan listrik kita? Bagaimana operator helikopter kita melakukan atraksi-atraksi di tengah medan yang sulit, itu nggak pernah dimunculkan oleh media televisi,” ujarnya.

Selain menyampaikan kondisi di lapangan, dalam komunikasi krisis, pemerintah juga secara terbuka menyampaikan rencana perbaikan ke depan, mulai dari pembangunan hunian sementara hingga pembangunan  hunian tetap bagi masyarakat terdampak. 

“Kita bangun 2.600 hunian tetap untuk masyarakat terdampak tanpa APBN. 2.500-nya kita dibantu oleh Pak Aguan,” ujarnya.

Keterbukaan dalam komunikasi ini, menurut dia, pelan-pelan sudah menunjukkan hasilnya. Narasi publik berubah dari potensi eskalasi menjadi narasi tanggung jawab dan kehadiran negara.

“Tiga kata kuncinya, kami bertanggung jawab, kami hadir, kami perbaiki sistemnya. Ujungnya, publik merasakan kehadiran negara,” ujarnya.