Defisit APBN 2025 Membengkak ke Rp695,1 Triliun, Menkeu: Pilihan Sadar Jaga Ekonomi Tetap Tumbuh
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
Pemerintah mengakui defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengalami pembengkakan hingga Rp695,1 triliun atau setara 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski melebar dari rencana awal sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen terhadap PDB, pemerintah menegaskan langkah tersebut merupakan pilihan kebijakan yang disengaja untuk menjaga perekonomian tetap bergerak di tengah tekanan global.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, sepanjang 2025 APBN dijalankan secara antisipatif dan responsif menyikapi kondisi global dan domestik yang volatil.
“Dalam kondisi yang volatil di tahun 2025, APBN menjadi instrumen kebijakan yang antisipatif dan responsif menghadapi perkembangan dinamika global dan domestik,” ujar Purbaya dalam konferensi pers, Kamis (8/1).
Dari sisi pendapatan, realisasi negara tercatat Rp2.756,3 triliun, atau 91,7 persen dari target APBN. Kinerja pendapatan tertahan terutama akibat penerimaan pajak yang belum optimal.
“Pendapatan perpajakan hanya Rp1.917,6 triliun atau 87,6 persen dari APBN,” kata Purbaya.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp300,3 triliun atau 99,6 persen dari target, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru melampaui target dengan realisasi Rp534,1 triliun atau 104 persen. Penerimaan hibah tercatat Rp4,3 triliun, jauh di atas target.
Di sisi lain, belanja negara tetap digenjot sebagai instrumen stimulus. Hingga akhir 2025, belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun, atau 95,3 persen dari pagu APBN. Belanja pemerintah pusat terealisasi Rp2.602,3 triliun atau 96,3 persen, dengan lonjakan signifikan pada belanja kementerian/lembaga yang menembus Rp1.500,4 triliun atau 129,3 persen dari target.
“Kalau ditanya kenapa belanja tidak dipotong supaya defisit tetap kecil, kita tahu ketika ekonomi sedang mengalami downtren, kita harus memberikan stimulus ke perekonomian,” tegas Purbaya.
Menurutnya, pelebaran defisit merupakan bagian dari kebijakan counter cyclical untuk menjaga ekonomi tetap tumbuh tanpa mengorbankan kehati-hatian fiskal.
“Defisit memang membesar menjadi Rp695,1 triliun, lebih tinggi dibanding APBN yang membesar Rp616,2 triliun. Tapi kita tetap jaga, pastikan bahwa defisitnya tidak di atas 3 persen,” ujarnya.
Purbaya menegaskan, pemerintah masih memegang disiplin fiskal dengan mengacu pada standar internasional, termasuk ambang batas defisit 3 persen PDB sebagaimana praktik yang dianut banyak negara maju.
“Sebenarnya kalau saya buat low deficit juga bisa. Saya potong anggaranya, tapi ekonominya morat-marit. Jadi ini adalah kepiawaian dari teman-teman dalam perekonomian keuangan untuk memastikan ekonomi bisa bertumbuh terus tanpa mengorbankan sisi hati-hatian dari fiskal,” ujarnya.
Ke depan, Purbaya optimistis defisit dapat ditekan seiring membaiknya fondasi ekonomi.
“Saya yakin nanti tahun 2026 dengan membaiknya fondasi perekonomian dan menguatnya momentum pertumbuhan ekonomi, ke depan seharusnya defisit bisa ditekan ke level yang lebih rendah dengan dampak pertumbuhan ekonomi ke masyarakat yang lebih besar dibanding tahun lalu. Tahun depan, tahun ini kita asumsikan pertumbuhan ekonominya 5,4 persen tapi kita akan coba tekan ke level yang lebih tinggi lagi,” ujarnya.
