Pemerintah Proyeksikan PFII Tarif Investasi Internasional hingga Rp 500 T
Gedung Kementerian Keuangan/ Dok. Kemenkeu
Pemerintah memproyeksikan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) mampu menarik investasi internasional senilai Rp 300 triliun-Rp 500 triliun. Nilainya masih dapat berubah seiring dengan berbagai faktor yang bisa terjadi di masa mendatang
Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Herman Saheruddin mengatakan, investasi yang diperkirakan masuk tidak hanya dari aliran modal portofolio. Juga berasal dari investasi lembaga keuangan,dan perusahaan asing.
“Kalau dari hitungan yang moderat, mungkin sekitar Rp 300 triliun hingga Rp 500 triliun tapi sekali lagi, ini semua tergantung dari asumsi karena kita bersaing dengan Singapura, Dubai, dan lainnya,” kata Herman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/7).
Untuk operasional, kata Herman, PFII akan mendapatkan modal dari Danantara, dan tidak menggunakan APBN. Sebagaimana yang diatur dalam draft rancangan undang-undang (RUU), PFII memiliki kemandirian keuangan dan administrasi, serta kekhususan hukum tertentu dengan standar internasional.
Tujuannya, kata Herman, untuk menarik minat investor dari dalam dan luar negeri, serta meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional.
Sebagai informasi, pemerintah telah mengusulkan pembentukan PFII kepada DPR. Dari aspek hukum, PFII nantinya memiliki kewenangan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa yang berkaitan dengan aktivitas usaha di kawasan PFII.
Selain memberikan ruang terhadap produk dan layanan keuangan, pemerintah meyakini PFII akan mengatur sejumlah kemudahan berusaha untuk meningkatkan daya tarik investasi.
Berbagai fasilitas yang ditawarkan seperti kemudahan di bidang keimigrasian, ketenagakerjaan, perizinan, serta berbagai insentif yang dirancang secara terukur untuk menarik investasi jangka panjang dan mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi.
