DPR Soroti Insiden MBG Berbelatung di Pekalongan, Dorong Evaluasi Sistem Pengawasan Pangan

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Irma Suryani Chaniago menyoroti temuan menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga mengandung belatung di SMK Baitulsallam, Pekalongan, Jawa Tengah. Insiden ini dinilai Irma mencerminkan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi tersebut.

Irma menyebut kejadian itu sebagai bentuk kelalaian serius dari petugas Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, setiap makanan yang akan didistribusikan kepada siswa seharusnya melalui proses pemeriksaan berlapis untuk memastikan keamanan dan kelayakan konsumsi.

“Kontrol kualitas seharusnya dilakukan sebelum makanan dibagikan. Kasus ini menunjukkan pengawasan di tingkat operasional belum berjalan optimal,” ujarnya kepada wartawan dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (06/05/2026).

Ia mempertanyakan peran tenaga ahli gizi dan kepala SPPG yang dinilai tidak menjalankan fungsi pengendalian mutu secara memadai, sehingga makanan yang tidak layak konsumsi dapat sampai ke penerima manfaat.

Dalam perspektif tata kelola program, Irma menilai persoalan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Ia mendorong evaluasi terhadap kompetensi dan akuntabilitas petugas di lapangan, terutama kepala SPPG dan tenaga ahli gizi.

Selain itu, Irma menyoroti perlunya penguatan koordinasi antara BGN dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menjamin keamanan pangan program MBG. Menurutnya, sinergi lintas lembaga menjadi kunci untuk memastikan standar keamanan pangan terpenuhi secara konsisten.

Ia juga menyinggung proses penerbitan sertifikat laik higienis oleh dinas kesehatan daerah yang dinilai belum sepenuhnya berbasis verifikasi lapangan. Praktik tersebut dinilai berisiko membuka celah pelanggaran standar keamanan pangan.

“Penerbitan sertifikat harus berbasis inspeksi langsung, bukan sekadar administratif. Ini penting untuk menjaga kualitas layanan publik,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Irma mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan MBG, termasuk pengetatan standar operasional di SPPG, penguatan mekanisme kontrol kualitas, serta peningkatan kapasitas tenaga pelaksana. Langkah ini dinilai Irma, sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan tujuan program pemenuhan gizi tercapai secara aman dan berkelanjutan.