Laporan BPKP: Ada Orang Dekat Presiden Prabowo yang Terlibat Penyelewengan

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan dirinya menerima laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengenai dugaan penyelewengan yang dilakukan sejumlah pejabat, termasuk pihak-pihak yang disebut memiliki kedekatan dengannya. 

Dalam pidatonya saat meresmikan Museum Aktivis Buruh Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5), Prabowo mengaku prihatin karena masih banyak pejabat yang melakukan penyimpangan setelah diberi jabatan dan kepercayaan oleh negara.

“Saya geleng-geleng kepala. Sedih saya. Bahwa tiap hari saya dapat laporan pejabat-pejabat yang nyeleweng. Saya sedih. Orang yang saya angkat, orang yang saya bina, orang yang saya kasih kehormatan, diberi jabatan yang penting, begitu dia menjabat, nyeleweng, nyuri uang rakyat, bagaimana? Apa yang harus saya buat?” kata Presiden.

Prabowo kemudian menceritakan pengalamannya saat menerima laporan langsung dari Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh terkait dugaan penyelewengan oleh sejumlah pejabat yang disebut dekat dengan dirinya.

“Kepala BPKP datang ke saya, agak gemeter. Karena yang dia laporkan diketahui bahwa beberapa orang itu dekat sama saya. Jadi dia minta petunjuk, apakah boleh diteruskan pemeriksaan,” katanya.

Presiden menegaskan tidak ada perlindungan bagi siapapun yang terindikasi melakukan penyimpangan, termasuk orang-orang yang berada di lingkaran dekatnya.

“Kalau ada indikasi, terus periksa. Justru kalau diberi kehormatan, harus lebih hati-hati dan lebih jaga. Bukan diberi wewenang, kepercayaan, malah merasa di atas,” ujarnya.

Menurut dia, setiap pejabat yang telah menerima amanah jabatan negara memiliki tanggung jawab penuh kepada negara dan rakyat, sehingga tidak boleh ada perlindungan atas nama kedekatan pribadi maupun politik.

“Saya sendiri katakan, mau partai saya sendiri, Garindra, cek, sudah berapa yang diproses dan ditahan? Tidak ada (yang dilindungi). Justru harus memberi contoh. Apakah dia jenderal atau macam-macam jenderal? Harus memberi contoh,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Prabowo juga menegaskan pentingnya menjaga marwah lembaga-lembaga hukum dan memperkuat integritas aparat penegak hukum demi menegakkan keadilan bagi masyarakat, terutama rakyat kecil.

“Kita harus menjaga marwah lembaga-lembaga hukum. Hakim-hakim kita harus hakim yang adil dan baik dan bersih,” katanya.

Menurut Presiden, pengadilan merupakan benteng terakhir masyarakat dalam mencari keadilan. Karena itu, reformasi di sektor hukum harus terus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

“Para hakim kita, pengadilan kita adalah lembaga terakhir rakyat bisa mencari keadilan, terutama rakyat yang paling lemah,” ujarnya.

Presiden juga meminta seluruh aparat penegak hukum, mulai dari kejaksaan, kepolisian, hingga TNI, melakukan koreksi diri dan membersihkan institusi masing-masing dari praktik korupsi maupun penyimpangan.

“Kejaksaan, kepolisian, tentara harus koreksi diri. Harus menghilangkan penyelewengan dan korupsi dari tubuh masing-masing,” tegas Presiden.

Ia secara khusus mengingatkan agar aparat tidak justru menjadi pelindung praktik ilegal.

“Jangan justru aparat yang di belakang penyelewengan. Aparat yang backing penyelewengan. Aparat yang backing penyelundupan,” katanya.