Bank Danamon: Target Pertumbuhan 6% Harus Ditopang Produktivitas dan Pendapatan Rumah Tangga
Ilustrasi Bank Danamon/Foto: Bank Danamon
Tim Ekonomi Bank Danamon menilai optimisme pemerintahan Prabowo Subianto mencapai pertumbuhan ekonomi 6% pada akhir tahun ini harus ditopang oleh peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan rumah tangga.
Sebelumnya, dalam pidato kenegaraan di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Jakarta, Jumat (14/8) pagi, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir 2026 dapat mencapai 6%. Optimisme tersebut didukung oleh kinerja ekonomi dan investasi yang tetap tumbuh pada paruh pertama tahun ini di tengah ketidakpastian global.
“Pidato tersebut memperkuat pandangan kami bahwa komposisi pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin didorong oleh investasi seiring dengan normalisasi stimulus fiskal,” kata Lead Economist Bank Danamon, Faiz Irman dalam Flash Note Bank Danamon, Jumat (14/8/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan sepanjang 2025 realisasi investasi Indonesia mencapai Rp1.931 triliun dan menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja.
Sementara itu, pada semester I 2026, realisasi investasi telah mencapai sekitar Rp1.010 triliun dan menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja.
Menurut Prabowo, capaian tersebut menunjukkan perekonomian Indonesia tetap memiliki daya tahan meskipun dunia menghadapi konflik geopolitik, perang dagang, serta gangguan rantai pasok.
Faiz mengatakan realisasi investasi yang kuat seharusnya terus menjadi penyangga pertumbuhan.
“Namun, untuk mencapai ambisi pertumbuhan 6% secara berkelanjutan, investasi harus diterjemahkan menjadi peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan rumah tangga,” ujarnya.
Menurut Faiz, hal tersebut menjadi semakin penting karena sejumlah indikator rumah tangga terbaru masih menunjukkan dinamika konsumsi yang relatif berhati-hati.
Di sisi lain, Faiz menilai agenda kemandirian pangan dan energi pemerintah secara struktural bersifat konstruktif. Namun, dampaknya terhadap neraca eksternal Indonesia dinilai lebih kompleks dibandingkan angka-angka utama yang disampaikan pemerintah.
Implementasi B50, misalnya, berpotensi secara signifikan menurunkan impor solar sekaligus mengurangi sensitivitas Indonesia terhadap gejolak harga minyak global.
Namun, peningkatan penyerapan CPO di dalam negeri pada saat yang sama dapat mengurangi penerimaan ekspor. Selain itu, investasi berkelanjutan pada sektor hilirisasi, energi, dan proyek strategis lainnya akan membuat impor barang modal tetap tinggi dalam jangka pendek.
“Transisi menuju kemandirian yang lebih besar dapat memperkuat transaksi berjalan secara struktural, tetapi belum tentu langsung menghasilkan penyempitan defisit,” kata Faiz.
Faiz juga menilai Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dapat memberikan dampak yang lebih cepat terhadap rupiah apabila kebijakan tersebut menghasilkan retensi penerimaan ekspor yang lebih besar di dalam negeri.
Transparansi yang lebih baik dan berkurangnya kebocoran dinilai dapat meningkatkan ketersediaan valuta asing (foreign exchange/FX) di pasar domestik.
Namun, Faiz mengingatkan angka US$14 miliar penerimaan ekspor yang berada di bawah pengelolaan dan pengawasan DSI tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai peningkatan pasokan devisa domestik dalam jumlah yang sama.
“Dampak akhirnya terhadap nilai tukar bergantung pada seberapa besar tambahan penerimaan yang ditahan di dalam negeri dan dikonversikan ke rupiah,” ujarnya.
Menurutnya, kejelasan kebijakan juga penting untuk memastikan pengawasan yang lebih ketat tidak meningkatkan biaya transaksi bagi eksportir atau mengurangi minat investasi swasta.
Sementara itu, konsolidasi BUMN dinilai dapat memberikan tambahan potensi keuntungan bagi fiskal. Peningkatan efisiensi dan dividen dapat menyediakan sumber daya tambahan untuk membiayai belanja prioritas.
Namun, Faiz menilai manfaat tersebut belum secara fundamental menghilangkan keterbatasan ruang fiskal Indonesia. Nilai efisiensi dan tambahan dividen masih relatif kecil dibandingkan total belanja dan kebutuhan pembiayaan pemerintah.
“Karena itu, kinerja penerimaan negara, belanja yang telah ditetapkan, serta meningkatnya biaya pembayaran utang tetap menjadi faktor yang lebih menentukan kapasitas fiskal Indonesia dalam jangka menengah,” kata Faiz.
