Mensos Gus Ipul Minta Rekrutmen Siswa Sekolah Rakyat Dipercepat, Tapi Harus Tepat Sasaran

Rekrutmen calon siswa Sekolah Rakyat diminta untuk dipercepat tapi tepat sasaran. Hal tersebut diungkapkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

“Tolong dipercepat tapi meskipun cepat tidak boleh tidak tepat sasaran. Jangan juga lupa siswa harus mencakup SD, SMP, SMA. Jika teman-teman mengalami kesulitan, bisa langsung turun bersama Pak Bupati,” kata Gus Ipul dalam keterangan resminya.

Menindaklanjuti arahan, Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan Faisal melaporkan hingga saat ini proses penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat telah mencapai 12.676 anak. Rinciannya terdiri dari 4.328 calon siswa SD, 4.604 calon siswa SMP, dan 2.935 calon siswa SMA. Proses penjaringan masih terus berlangsung hingga jelang tahun ajaran baru.

Pemerintah menargetkan siswa baru yang akan diterima pada tahun ini sebanyak 32.640 siswa. Sementara jumlah existing siswa yang sudah belajar di 166 Sekolah Rakyat sebanyak 14.936 siswa

Selain membahas penjangkauan siswa, rapat juga mengevaluasi tata kelola pengadaan dan penyerapan anggaran program Sekolah Rakyat. Gus Ipul menilai pengadaan harus dibenahi sejak tahap perencanaan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Kita dituntut melakukan penyerapan anggaran sesuai target, tetapi praktiknya sering kali pengadaan menumpuk di akhir tahun dan akhirnya kejar tayang,” ujarnya.

Gus Ipul menyampaikan sejumlah catatan yang masih ditemukan dalam proses pengadaan, mulai dari perencanaan pagu yang minim pertimbangan, penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang terlambat, HPS yang tidak matang, hingga administrasi yang kurang tertib. Karena itu, Gus Ipul meminta tanggung jawab pengadaan disusun lebih proporsional dan selaras dengan struktur jabatan agar kontrol internal lebih kuat.

Ia menjelaskan pengadaan pemerintah wajib dilakukan melalui e-katalog sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 50 ayat (5), sehingga tidak dapat dilakukan melalui platform e-commerce umum.

Menurutnya, harga barang di e-katalog dibentuk melalui mekanisme kurasi LKPP dengan mempertimbangkan berbagai komponen, mulai dari penggunaan produk dalam negeri, keterlibatan UMKM, hingga pajak.

Plt Inspektur Jenderal Kemensos, Dody Sukmono mengingatkan pentingnya ketertiban administrasi dalam setiap proses pengadaan.

“Jangan menyepelekan hal-hal kecil terkait administrasi, karena dari situ bisa membuka peluang masalah yang lebih besar,” kata Dody.