Menko Airlangga Beberkan Langkah-langkah Pemerintah di Peluncuran World Bank IEP Report
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/Dok. Ekon
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan fiskal yang prudent namun tetap bersifat countercyclical. Hal ini disampaikan Menko Airlangga saat Launch of the World Bank Indonesia Economic Prospects (IEP) Report, June 2026 edition.
“Pemerintah terus menerapkan kebijakan fiskal yang prudent namun tetap bersifat countercyclical guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Reformasi subsidi juga terus dilanjutkan melalui peningkatan ketepatan sasaran penerima manfaat,” kata Menko Airlangga.
Dalam menjaga stabilitas sektor eksternal, Pemerintah telah menerapkan kebijakan retensi 100% devisa hasil ekspor sektor nonmigas di dalam negeri selama 12 bulan. Pemerintah bersama Bank Indonesia juga terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) untuk mengurangi risiko volatilitas nilai tukar. Selain itu, koordinasi erat antara Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia terus diperkuat guna menjaga kepercayaan pasar, termasuk melalui penyelesaian berbagai penyesuaian yang terkait dengan indeks MSCI dan FTSE.
Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi akan semakin menguat pada saat mendatang. Kerangka ekonomi tahun 2026 menargetkan pertumbuhan sebesar 5,4% yang didorong oleh sektor-sektor prioritas seperti pertanian, manufaktur, digital, dan energi, serta berbagai program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto dan upaya peningkatan produktivitas nasional.
Untuk tahun 2027, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,8 hingga 6,5% dengan tetap menjaga disiplin fiskal. Dalam Sidang Paripurna DPR pada 20 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Pemerintah untuk menjaga defisit anggaran di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sekaligus menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen transformasi ekonomi.
“Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Penguatan Iklim Investasi. Langkah-langkah awal yang cepat membuahkan hasil meliputi penyederhanaan persetujuan impor, standardisasi proses perizinan usaha, dan percepatan proyek investasi strategis,” kata Menko Airlangga.
Perekonomian Indonesia pada kuartal I tahun 2026 tercatat tumbuh sebesar 5,61% (yoy), ditopang oleh kuatnya permintaan domestik, percepatan belanja pemerintah, peningkatan investasi, serta pemulihan sektor manufaktur. Stabilitas makroekonomi dengan inflasi yang terkendali pada level 3,08% (yoy), surplus neraca perdagangan selama 72 bulan berturut-turut, cadangan devisa sebesar US$144,9 miliar, serta penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,68% dengan penciptaan sekitar 1,9 juta lapangan kerja dalam setahun terakhir.
Di sisi investasi, momentum pertumbuhan terus berlanjut dengan realisasi investasi pada kuartal I tahun 2026 mencapai Rp498,79 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 7,22% (yoy). Penyerapan tenaga kerja juga meningkat signifikan, sebanyak 706.569 orang (naik 18,93% yoy). Investasi di sektor hilirisasi terus berkembang, sementara masuknya berbagai perusahaan hyperscaler global semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi digital dan data center regional.
Di bidang perdagangan internasional, Indonesia terus memperluas akses pasar melalui berbagai perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA), termasuk Indonesia-Uni Eropa CEPA yang mencakup pasar setara 14,7% PDB global, Indonesia-Kanada CEPA, serta Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA). Pemerintah juga terus melanjutkan negosiasi tarif dengan Amerika Serikat, proses aksesi OECD, serta mempersiapkan Indonesia-United Kingdom CEPA sebagai bagian dari strategi diversifikasi perdagangan di tengah dinamika geoekonomi global.
