Defisit APBN Semester I 2026 Terkendali di 0,76% PDB, Purbaya Optimistis Akhir Tahun Tetap di Bawah 3%

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap berada dalam batas aman. Ia menepis kekhawatiran defisit anggaran akan melampaui batas karena tekanan pada subsidi energi dan belanja pada sejumlah program prioritas.

Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (7/7), Purbaya menjelaskan bahwa pendapatan negara hingga Semester I 2026 mencapai Rp1.459,4 triliun, atau 46,3 persen dari target APBN. Realisasi tersebut tumbuh 21,4 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pendapatan negara ditopang oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp1.187,8 triliun, atau 44,1 persen dari target APBN dan tumbuh 21,4 persen yoy. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp271 triliun, atau 59 persen dari target APBN, meningkat 21,6 persen yoy.

Di sisi lain, belanja negara hingga Semester I 2026 mencapai Rp1.656 triliun, atau 43,1 persen dari pagu APBN, dan tumbuh 17,8 persen yoy.

Belanja tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.296,8 triliun, dengan tingkat penyerapan 41,2 persen dari pagu APBN, serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp357,4 triliun, atau 51,6 persen dari pagu.

Realisasi subsidi dan kompensasi telah mencapai Rp233 triliun atau 52,1 persen dari pagu APBN. Nilai tersebut terdiri atas subsidi sebesar Rp116 triliun dan kompensasi sebesar Rp116,9 triliun, meningkat 44,4 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp161,4 triliun. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukar rupiah, serta meningkatnya volume penyaluran BBM, LPG, dan listrik bersubsidi.

Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit APBN Semester I tercatat sebesar Rp196,5 triliun atau sebesar 0,76 persen terhadap PDB. 

“Kondisi tersebut mencerminkan bahwa defisit APBN tetap dijaga (6:00) dalam batas aman dan terkendali,” ujarnya.

Ia menilai posisi fiskal pemerintah jauh lebih baik dibandingkan berbagai perkiraan yang sempat muncul pada awal tahun. Menurut Purbaya, ketika realisasi APBN kuartal pertama menunjukkan defisit sekitar 0,9 persen terhadap PDB, sebagian pengamat langsung memperkirakan defisit setahun penuh akan mencapai sekitar 3,6 persen terhadap PDB.

“Kalau kita pakai cara yang sama sekarang enam bulan defisitnya 0,7%, berarti kalau disetahunkan 1,52%, harusnya begitu kalau mereka memakai cara yang sama,  tapi saya yakin mereka tidak akan memakai cara yang sama. Jadi,  mereka tidak akan membahas ini, mereka tetap akan bilang anggarannya parah,” ujar Purbaya menyindir pengamat.

Meski demikian, Purbaya mengakui bahwa defisit pada akhir tahun akan lebih tinggi karena realisasi belanja pemerintah biasanya meningkat pada semester kedua. 

“Tapi, kita pastikan bahwa anggaran kita tetap terkendali,  akan di bawah 3 persen,” tambahnya.

Untuk keseluruhan 2026, pemerintah memproyeksikan pendapatan negara mencapai Rp3.208,1 triliun, atau 101,7 persen dari target APBN, tumbuh 16 persen yoy.

Outlook tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp2.631,4 triliun, meningkat 18,6 persen yoy, yang meliputi penerimaan pajak Rp2.310,8 triliun atau tumbuh 20,5 persen yoy, serta penerimaan kepabeanan dan cukai Rp320,6 triliun, meningkat 6,8 persen yoy. Sementara itu, PNBP diproyeksikan mencapai Rp575,1 triliun, atau tumbuh 6,2 persen yoy.

Di sisi belanja, pemerintah memperkirakan belanja negara mencapai Rp3.942,4 triliun, atau sekitar 102,6 persen dibandingkan pagu APBN, dengan pertumbuhan 14,8 persen yoy.

Belanja tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3.245,5 triliun, tumbuh 25,5 persen yoy, dan Transfer ke Daerah sebesar Rp696,9 triliun, atau sekitar 100,6 persen dari pagu APBN sebesar Rp693 triliun.

Berdasarkan proyeksi tersebut, defisit APBN 2026 diperkirakan mencapai Rp734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap PDB, masih berada di bawah batas maksimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

Purbaya menegaskan APBN akan terus menjalankan fungsinya sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas perekonomian di tengah ketidakpastian global, sekaligus mendukung berbagai program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis, revitalisasi sekolah, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih.