Pimpin RDG Perdana dan Pertahankan BI Rate, Seperti Apa Racikan Kebijakan BI ala Destry?
Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti.
Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti memimpin Rapat Dewan Gubernur (RDG) untuk pertama kalinya semenjak menggantikan posisi Perry Warjiyo yang diumumkan mengundurkan diri pada 27 Juli.
RDG yang digelar pada 18-19 Agustus itu memutuskan mempertahankan BI Rate di level 5,75%. Dalam RDG bulan sebelumnya, semasa dipimpin Perry, Dewan Gubernur juga mempertahankan BI Rate, setelah sebelumnya naik agresif 100 basis poin pada periode Mei dan Juni.
Destry menyampaikan di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, BI memilih menjaga stabilitas melalui bauran kebijakan, sembari tetap memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi.
Ia mengatakan, keputusan mempertahankan BI Rate tidak berarti BI hanya mengandalkan instrumen suku bunga. Sejumlah instrumen lain dioptimalkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar, menarik aliran modal asing, mengendalikan inflasi, serta mendorong penyaluran kredit.
“Walaupun suku bunga itu saat ini kami pertahankan dan sudah dua bulan ini kita pertahankan di level yang sama 5,75%, tapi di satu sisi kita mengeluarkan suatu kebijakan ataupun instrumen-instrumen lainnya yang tujuannya adalah untuk bisa menjaga stabilitas rupiah,” ujar Destry dalam konferensi pers hasil RDG BI, Rabu (19/8).
Destry menjelaskan, keputusan tersebut tidak terlepas dari kondisi ekonomi global yang masih menghadapi ketidakpastian. Menurut dia, dunia masih berada dalam situasi higher for longer, dengan suku bunga global yang cenderung bertahan tinggi.
Tekanan tersebut berasal antara lain dari inflasi yang masih tinggi, kenaikan harga minyak, serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan defisit anggaran yang mendorong peningkatan suplai obligasi di pasar global.
“Semua itu akan menciptakan situasi hampir semua, apakah itu bond yield, apakah itu interest rate, mereka akan berada dalam posisi yang tinggi,” katanya.
Kondisi tersebut juga membuat dolar AS diperkirakan tetap kuat. Dampaknya, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, perlu menjaga stabilitas nilai tukar agar tekanan eksternal tidak semakin besar.
Dalam kondisi tersebut, BI memilih memperkuat instrumen selain suku bunga. Salah satunya melalui pemberian insentif untuk mendukung aliran dana asing masuk ke pasar keuangan domestik.
Destry mengatakan BI memberikan insentif terhadap biaya lindung nilai atau hedging cost bagi dana asing yang masuk ke Indonesia. Langkah ini ditujukan untuk menjaga daya tarik investasi di instrumen keuangan domestik tanpa harus mendorong kenaikan imbal hasil SRBI secara berlebihan.
“Kalau kita lihat dalam dua minggu terakhir ini suku bunga SRBI atau yield SRBI terus mengalami penurunan, namun demikian inflow tetap masuk,” ujarnya.
Menurut Destry, aliran dana asing ke SRBI dan SBN pada Agustus telah mencapai US$1,8 miliar.
Strategi tersebut menjadi bagian dari upaya BI menjaga stabilitas rupiah sekaligus memastikan pasar keuangan domestik tetap menarik bagi investor asing.
Rupiah dan Ancaman Imported Inflation
Destry juga menekankan pentingnya stabilitas nilai tukar untuk menjaga inflasi. Pelemahan rupiah dapat meningkatkan tekanan imported inflation, terutama ketika harga komoditas dan biaya impor meningkat.
Karena itu, BI terus berkoordinasi dengan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta penguatan Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS).
“Kita juga mencoba supaya rupiah juga bisa stabil dan juga bisa dengan tren mengalami penguatan karena tentunya kita juga memperhatikan dampak rambatan dari imported inflation,” kata Destry.
Menurutnya, stabilitas rupiah menjadi salah satu instrumen penting untuk membatasi rambatan tekanan harga dari eksternal ke perekonomian domestik.
Di sisi lain, BI tetap berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Destry mengatakan, BI menggunakan kebijakan makroprudensial untuk menambah likuiditas di pasar tanpa harus mengubah suku bunga acuan.
Salah satu instrumen yang digunakan adalah Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). BI memberikan insentif likuiditas hingga mencapai 6% dari Dana Pihak Ketiga (DPK).
“Likuiditas kami coba terus tambah di market yaitu dengan adanya pemberian KLM hingga mencapai 6% dari DPK atau sejumlah sekitar Rp449 triliun yang kita salurkan kembali kepada bank,” ujar Destry.
Dengan tambahan likuiditas tersebut, perbankan memiliki ruang lebih besar untuk menyalurkan kredit kepada dunia usaha dan sektor-sektor produktif.
Destry mengatakan, kebijakan tersebut telah ikut menjaga momentum pertumbuhan kredit. Pada Juli 2026, pertumbuhan kredit perbankan masih berada di atas 13%.
“Dan kita bersyukur kredit di bulan Juli ini masih bisa tumbuh dengan kuat, yaitu di atas 13% dan momentum ini yang akan kita jaga ke depannya,” katanya.
