Optimalisasi Pengelolaan Migas Indonesia agar Produksi Meningkat
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto/Dokumentasi DPR
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mendesak pemerintah untuk menyusun ulang strategi besar pengelolaan industri minyak dan gas bumi (migas) nasional. Terutama dalam hal perubahan kondisi baik dari sisi cadangan maupun isu-isu strategis seperti transisi energi.
Menurut Mulyanto, tanpa adanya strategi tersebut, pengelolaan migas di Indonesia akan mengalami kesulitan terutama dalam hal pengoptimalan migas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Agar pengelolaan migas kita optimal bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Ini perlu mendapat perhatian dan keseriusan Presiden Jokowi,” kata Mulyanto dalam keterangan resminya, Jumat (17/11).
Mulyanto mengatakan, Satuan Khusus Pelaksana Kegiatan (SKK) Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) dan pemerintah perlu membuat terobosan baru dalam menjalankan bisnis migas. Bila tidak, maka lifting migas di Indonesia dinilai akan terus menurun.
“Jadi mustahil, tahun 2030 bisa tercapai lifting 1 juta barel per hari (BPH), kalau target lifting tahunan terus-menerus turun dan kinerja lifting tahunan tidak tercapai.Yang terjadi justru melebarnya gap realisasi dengan target 1 juta BPH,” ujar Mulyanto.
Masih kata Mulyanto, pihaknya prihatin dengan kondisi nilai investasi di bidang hulu migas yang tidak mengalami kenaikan ketika harga minyak dunia sedang berada dalam posisi melonjak. Pengusaha migas nasional cenderung menggunakan keuntungan yang diperolehnya untuk membayar utang, membagikan dividen atau diversifikasi investasi dalam bidang green energy.
Kondisi tersebut, kata Mulyanto, ditunjukkan dengan hengkangnya sejumlah perusahaan minyak asing dari Indonesia seperti Total, Chevron, ConocoPhillips, dan Shell. Karena itu, perlu upaya penguatan kelembagaan SKK Migas, yang dapat memberikan kepastian hukum untuk menarik para investor.
“Jangan sampai kasus Blok Masela Abadi Maluku, yang membuat Shell batal investasi, berulang di Blok Gas Andaman Aceh. Pemerintah perlu serius segera mematangkan revisi UU Migas,” ujar Mulyanto.
