Lebih dari 10.000 Desa di Indonesia Masih Gelap, PLN Butuh Anggaran Rp42,6 Triliun

Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Darmawan Prasodjo mengatakan saat ini masih ada lebih dari 10.000 desa di Indonesia yang belum diterangi listrik dari perusahaan milik negara itu.

Agar semua desa tersebut diterangi listrik, Darmawan mengatakan PLN membutuhkan anggaran sebesar Rp42,6 triliun.

“Pada saat bapak Presiden (Prabowo Subianto) melakukan peresmian sistem infrastruktur ketenagalistrikan di Waduk Jatigede, beliau memberikan pidato bahwa mendukung penuh program listrik desa dan mengalokasikan sekitar Rp42,6 triliun,” ujar Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (22/5).

Namun, tahun ini melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), pemerintah baru mengalokasikan anggaran sekitar Rp3 triliun untuk program listrik masuk desa ini.

Darmawan mengatakan PMN tersebut hingga kini belum dicairkan pemerintah.

“Saat ini masih berproses dari Kementerian Keuangan. Untuk itu kami berharap mendapatkan dukungan (Komisi VI),” ujarnya.

Merespons jawaban Darmawan yang menunggu adanya PMN untuk membiayai program listrik desa, anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam menanyakan kenapa tidak menggunakan dana internal PLN saja.

“Kan labanya (PLN) besar sekali, kenapa harus menunggu PMN untuk lisdes (listrik desa)?” tanya anggota Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Menjawab Mufti, Darmawan menjelaskan PLN memiliki dua fungsi yaitu pertama,  menjalankan public service obligation (PSO) atau penugasan dari pemerintah untuk melayani kepentingan umum. Kedua,  sebagai perseroan terbatas, PLN juga harus tetap menjaga kinerja keuangannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

“Pembiayaan di kami itu menggunakan global bond dan dengan cost of fund sekitar 6% sampai 7% saat ini. Nah, untuk listrik desa ini, memang kami harus membangun transmisi yang cukup panjang, ada gardu, kemudian distribusi yang sangat panjang. Sedangkan klasternya hanya sedikit sekali dan masang listriknya pun 450 Watt. Sehingga, internal rate of return dari program-program ini akan kurang dari 1%. Jadi, kalau kami menggunakan dari pinjaman kami, kemudian membiayai ini tentu saja kami tidak mungkin bisa mengembalikan pinjaman itu,” jelas Darmawan.

Ironi Desa di Sekitar Pembangkit 

Dalam kesempatan RDP itu, anggota Fraksi PDI-Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka menyampaikan ironi layanan listrik di Indonesia.

Rieki mengatakan saat ini masih ada 1.345 CPCL (Calon Penerima dan Calon Lokasi) yang tersebar di 27 desa dan 5 kecamatan di sekitar Pembangkit Listrik Waduk Jatiluhur dan Pembangkit Listrik Waduk Cirata di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat yang belum diterangi listrik PLN.

“Bagaimana bisa menjangkau daerah-daerah lain di luar Jawa, kalau yang dekat pembangkit listrik Waduk Jatiluhur dan Cirata saja enggak ada listrik?” ujar Rieke.

Darmawan mengatakan ada dua kemungkinan kenapa warga-warga desa tersebut belum tersambung listrik PLN.

“Pertama, kemungkinan adalah listrik sudah masuk, tetapi mereka tidak mempunyai biaya untuk menyambung listriknya. Kedua, listriknya belum masuk betulan, sehingga mereka tidak punya akses ke listrik,” ujar Darmawan.

“Nanti kami akan turun ke lapangan untuk mengecek kondisi lapangan seperti apa,” tambahnya.

Rieke mengatakan, karena pemukiman warga tersebut berada di sekitar pembangkit listrik “apa pun penyebabnya saya kira ini sebagai simbol perhatian PLN terhadap listrik masuk desa.”

“Ini nanti jadi ironis sekali, saya kira itu alasan yang bisa kita perjuangkan bersama untuk terpenuhinya listrik tersebut,” kata Rieke.

Darmawan mengatakan, “Siap!”.