Kemenaker Tidak Akan Toleransi Pegawai yang Korupsi

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tidak akan menoleransi pegawainya yang terlibat kasus korupsi. Keputusan tersebut sebagai bentuk komitmen Kemenaker melaksanakan transformasi birokrasi, dan memberantas praktik korupsi.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, tindakan tegas itu sejalan dengan upaya untuk menegakkan integritas dan tata kelola pemerintah yang bersih. Bagi pegawai yang terbukti melakukan tindak korupsi, Yassierli tidak akan segan-segan untuk mencopot pegawai tersebut.

Namun bagi pegawai yang terlibat secara tidak langsung, kata Yassierli, akan dirotasi, dan apabila di kemudian hari terbukti bersalah, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Korupsi bukan hanya soal merugikan keuangan negara, tetapi juga bisa berbentuk suap-menyuap, penggelapan, pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan, hingga gratifikasi. Semua ini harus kita perangi bersama,” kata Yassierli saat melantik pejabat pengawas, dan pejabat fungsional di Direktorat jenderal Binwasnaker dan K3, Jakarta, Kamis (4/9).

Untuk mewujudkan Kemenaker yang bersih, kata Yassierli, pihaknya mengajak seluruh direktorat untuk menjaga marwah, dan kebanggaan institusi. “Ayo kita bekerja sama, kita kolaborasi memerangi korupsi. Misi saya adalah menegakkan kembali kebanggaan dan marwah Kemnaker,” katanya.

Adapun beberapa pejabat yang dilantik antara lain pejabat pengawas (eselon IV), yaitu Kasubbag TU Direktorat Bina Kelembagaan K3 dan Kasubbag TU Direktorat Bina Pengujian K3, serta satu orang Pejabat Fungsional Penguji K3 Ahli Muda.

Selain itu, turut dilakukan penyerahan Surat Perintah PLT dan PLH, di lingkungan Ditjen Binwasnaker kepada PLT Dirjen Binwasnaker Ismail Pakaya, PLT Direktur Binwas Uji Rinaldi Umar, dan PLH Sekretaris Ditjen Binwasnaker Yuli Adiratna.