Kerusuhan di Nepal: DPR Desak Pemerintah Segera Lindungi WNI

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Taufiq Abdullah mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah-langkah konkret dalam melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Nepal.

Desakan ini muncul setelah kerusuhan besar yang semakin meluas di negara tersebut menimbulkan kekhawatiran serius akan keselamatan mereka.

“Jika keadaan semakin tidak menentu dan mengancam keselamatan WNI, maka langkah evakuasi perlu dipersiapkan dengan tepat waktu,” tegasnya di Jakarta, Kamis (11/09/2025).

Berdasarkan data dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat, saat ini ada setidaknya 125 WNI di Nepal. Jumlah ini mencakup 57 warga yang bermukim, 43 anggota delegasi RI yang sedang mengikuti konferensi, 2 anggota TNI yang menjalani pelatihan, serta 23 wisatawan.

Pemerintah Diminta Siapkan Mitigasi dan Evakuasi

Dalam pernyataannya, Taufiq meminta pemerintah untuk segera menyiapkan segala upaya perlindungan, mulai dari langkah mitigasi hingga rencana evakuasi jika situasi memburuk.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi intensif antara pemerintah, dalam hal ini KBRI, dengan seluruh WNI di Nepal.

“Komunikasi intensif dengan para WNI sangat dibutuhkan, baik untuk mengingatkan kewaspadaan, memastikan mereka menghindari kerumunan massa, maupun memantau keberadaan WNI agar tetap aman di tengah konflik,” jelasnya.

Selain itu, Taufiq mengimbau seluruh WNI di Nepal untuk tetap tenang dan terus berkoordinasi dengan pihak KBRI. Kepatuhan terhadap instruksi dari perwakilan RI dianggap sebagai kunci untuk memastikan keselamatan seluruh WNI di tengah krisis ini.

“Kami percaya pemerintah akan memastikan dan menjamin keselamatan seluruh WNI,” pungkasnya.