Ketua DPR Minta MBG Dievaluasi Menyeluruh
Tangkapan layar, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani/Iconomics
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Puan Maharani meminta evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul adanya kasus keracunan makanan.
Permintaan ini disampaikannya saat menanggapi pembentukan tim investigasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terkait kasus tersebut. Puan menekankan pentingnya evaluasi tanpa saling menyalahkan, agar solusi yang ditemukan benar-benar efektif.
DPR RI sendiri tidak tinggal diam. Puan menyatakan bahwa DPR akan turun langsung untuk memantau dapur-dapur penyedia makanan yang bermasalah. Tujuannya adalah untuk mencari akar penyebab keracunan, apakah masalahnya terletak pada proses di dapur atau justru di lingkungan sekolah.
“Kami ingin melihat dari hulunya, apakah masalahnya itu di dapurnya, atau di sekolahnya,” kata Puan di Gedung DPR RI, Selasa (23/9/2025).
Langkah serupa juga diambil oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Mereka telah membentuk tim investigasi khusus yang beranggotakan para ahli, mulai dari ahli kimia, ahli farmasi, hingga ahli kesehatan. Tim ini dibentuk untuk mempercepat penanganan kasus keracunan.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang menjelaskan bahwa tim ini berfungsi sebagai “pendapat kedua” (second opinion) sebelum hasil investigasi resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) keluar. BPOM diketahui memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan investigasi.
“Sebelum hasil dari BPOM keluar, kami sudah bisa mengira-ngira apa yang menjadi penyebab anak-anak ini sakit, apakah betul karena keracunan, alergi, atau hal-hal lain,” jelas Nanik.
Baik DPR maupun BGN berharap langkah-langkah investigasi dan evaluasi ini dapat mencegah terulangnya kembali kasus keracunan di masa mendatang, sehingga program MBG dapat berjalan dengan aman dan lancar.
