AEI Serahkan 7 Desakan Darurat Ekonomi kepada Pemerintah, Begini Poin-Poinnya

Aliansi Ekonomi Indonesia (AEI) menyerahkan 7 desakan darurat ekonomi kepada Wakil Menteri Keuangan sekaligus Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu yang mewakili pemerintah. Adapun 7 desakan ekonomi itu telah ditandatangani 456 ekonom, profesional, dan akademisi bidang ekonomi.

Selain itu, kata perwakilan AEI Vid Adrison, desakan tersebut pun ditandatangani 262 profesional di bidang lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri. “Dua benang merah dari permasalahan perekonomian ini adalah misalokasi sumber daya yang masif serta rapuhnya institusi penyelenggara negara karena konflik kepentingan dan tata kelola yang tidak amanah,” kata Vid dalam keterangan resminya pada Senin (29/9).

Adapun 7 poin desakan itu, kata Vid, pertama, memperbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran, menempatkan anggaran tersebut pada kebijakan, serta program wajar dan proporsional. Kedua, mengembalikan independensi, transparansi, dan memastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi negara, serta mengembalikan penyelenggara negara pada marwah, dan fungsinya.

Ketiga, lanjut Vid, menghentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal, termasuk keterlibatan Danantara, BUMN, TNI, dan Polri sebagai penyelenggara yang dominan. Dengan demikian, membuat pasar tidak kompetitif, dan dapat menyingkirkan lapangan kerja lokal, ekosistem UMKM, sektor swasta, serta modal sosial masyarakat.

Keempat, kata Vid, AEI mendesak pemerintah untuk melakukan deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi, dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat iklim usaha, serta investasi. Kelima, memprioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi.

Keenam, mengembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan, serta memberantas program populis yang mengganggu kestabilan dan kebijakan fiskal (makan bergizi gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi, subsidi, dan Danantara).

Ketujuh, meningkatkan kualitas institusi, membangun kepercayaan publik, dan menyehatkan tata kelola penyelenggara negara, demokrasi, termasuk memberantas konflik kepentingan maupun perburuan rente.ggi