Pengamat: Penolakan SPBU Swasta Beli BBM Pertamina karena Etanol Permalukan Menteri ESDM
Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro saat melakukan kunjungan ke SPBU rest area KM 57 A Tol Jakarta-Cikampek, Rabu 3 April 2024. Kegiatan tersebut dalam rangka memastikan kesiapan Pertamina menghadapi libur masa Ramadhan dan arus mudik Idulfitri 2024/Dok. Pertamina
Center For Budget Analisis (CBA) menilai penolakan SPBU swasta membeli bahan bakar minyak (BBM) dari PT Pertamina mempermalukan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Pasalnya, penolakan itu tidak sekadar soal teknis di mana BBM Pertamina mengandung etanol 3,5%, tapi secara politis menampar “wajah” Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
“Masak Ketua Umum Golkar bisa dipermalukan oleh Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri. Bisa hancur harga diri Bahlil Lahadalia itu,” sindir Direktur Eksekutif CBA Uchok Sky Khadafi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/10).
Atas peristiwa ini, menurut Uchok, justru kedalahannya ada pada Bahlil karena terburu-buru memaksakan SPBU swasta membeli BBM dari Pertamina tanpa mengcek kualitas terlebih dahulu.
“Kenapa sebelum memaksakan SPBU swasta membeli BBM Pertamina tidak mengecek dan cek ulang terhadap kualitas. Itu kan syarat mutlak bagi SPBU swasta sebelum memutuskan kerja sama. Jadi ini salah perhitungan besar dari Bahlil,” kata Uchok.
Sebelumnya, Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar membenarkan bahwa kandungan etanol memang terdapat dalam produk BBM Pertamina. Namun, hal itu masih sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.
“Kontennya itu ada kandungan etanol. Secara regulasi diperkenankan. Etanol itu sampai jumlah tertentu, kalau tidak salah sampai 20%. Sedangkan dalam produk Pertamina hanya 3,5%,” ungkap Achmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/10).
Meski Pertamina Patra Niaga beralasan masih sesuai aturan, SPBU swasta menolak karena beranggapan kandungan etanol, sekecil apapun, bisa memengaruhi kualitas dan performa bahan bakar yang mereka jual. Bagi mereka, menjaga kepuasan pelanggan dan kualitas produk menjadi prioritas utama dibanding sekadar memenuhi kewajiban pembelian.
Polemik ini, kata Uchok, menempatkan Menteri Bahlil Lahadalia dalam posisi sulit. Di satu sisi, Bahlil berupaya mendorong sinergi antara Pertamina dan SPBU swasta untuk mengamankan stok energi nasional. Namun di sisi lain, justru muncul resistensi keras akibat isu kualitas BBM yang diproduksi Pertamina di bawah kepemimpinan Simon Aloysius Mantiri.
Hingga kini, kata Uchok, belum ada titik temu antara pemerintah, Pertamina, dan SPBU swasta terkait mekanisme pembelian BBM tersebut. Namun penolakan kompak dari para operator swasta diprediksi akan semakin memperumit upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional.
