Dicecar DPR Soal Penerimaan Pajak Lesu, Purbaya Sebut Ekonomi Belum Normal, Singgung Peran BI
Purbaya Yudhi Sadewa
Sejumlah anggota Komisi XI DPR RI mempertanyakan lesunya penerimaan pajak sepanjang 2025 dalam Rapat Kerja bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Kamis (27/11). Menjawab kritik tersebut, Purbaya menegaskan bahwa pelemahan penerimaan tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi yang ia klaim belum kembali normal.
“Saya banyak ditegur masalah pajak dan dan lain-lain, seolah-olah keadaan normal. Yang perlu kita ingat adalah kita keadaannya nggak normal sampai September kemarin. Oktober saja baru mulai balik, tetapi belum keluar dari tekanan. Ini yang kita perbaiki. Jadi jangan dihitung sebagai keadaan normal,” kata Purbaya.
Pada periode Januari-Oktober 2025 penerimaan pajak bruto mencapai Rp 1.799,5 triliun, atau tumbuh 1,8% dibanding periode yang sama di 2024 sebesar Rp 1.767,1 triliun. Sedangkan, penerimaan pajak neto turun 3,86% menjadi Rp 1.459 triliun, dibanding periode yang sama pada 2024 yang mencapai Rp 1.517,5 triliun. Turunnya penerimaan pajak neto disebabkan peningkatan restitusi sebesar 36,4%.
Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah tidak dapat memaksakan penarikan pajak lebih agresif ketika dunia usaha tengah tertekan.
“Saya bisa saja naikin tarif di sana-sini. Tapi hasilnya pasti lebih jelek daripada yang sebelumnya. Kita kan tahu kebijakan kontrasiklikal: kalau lagi jatuh, kita bebanin lagi akan lebih jatuh lagi. Harusnya malah kita kasih stimulus besar-besaran,” ujarnya.
Menurut Purbaya, ruang fiskal yang terbatas membuat pemerintah hanya bisa mengoptimalkan anggaran yang ada untuk mendorong pemulihan. Ia menyebut tanda-tanda perbaikan mulai terlihat, meski belum mencerminkan pemulihan penuh. “Kita optimalkan uang yang ada untuk menciptakan perbaikan ekonomi. Alhamdulillah sekarang mulai terlihat,” ujar dia.
Menteri Keuangan itu mengakui penerimaan pajak masih di bawah target, namun meminta DPR melihat konteks melemahnya ekonomi nasional. “Tolong diingat, sampai September–Oktober kondisi masih belum ideal,” katanya.
Berdasarkan data pertumbuhan uang beredar, Purbaya menyebut ekonomi masyarakat memang lesu sejak 2024. Dalam situasi semacam ini, menurutnya, tidak realistis memaksakan peningkatan pajak.
“Apa mau kita tekan masyarakat kita, pengusaha kita? Jadi tolong dipertimbangkan juga hal itu. Saya juga pengennya pajaknya maksimal. Tapi ketika kita masih memberi stimulus ke ekonomi, dalam keadaan seperti itu, acuan-acuan yang normal, penilaian dalam keadaan yang sehat, menjadi tidak pas. Jadi saya juga mau, kalau bisa kita hajar,” ujarnya sambil berseloroh “terutama anggota DPR, pajaknya kita naikin ya.”
Purbaya juga menyinggung mesin ekonomi lain, yaitu kebijakan moneter, yang disebutnya belum ikut membantu pemulihan. Ia mengklaim fiskal sudah memberikan injeksi positif, namun likuiditas masih banyak tertahan di Bank Indonesia.
“Ini injeksi positif masih dari sisi fiskal aja. Sekarang (uang beredar) tumbuhnya mungkin dengan injeksi tambahan,10% lebih mungkin sekarang. Tapi kan uang di bank sentral masih banyak. Boleh ngomong gitu ya? Mereka menyerap uang dari perbankan itu 1.000 triliun sekarang di SRBI dan open market operation-nya. Kalau dia bantu sedikit aja, lebih bagus lagi,” ujarnya menyinggung peran Bank Indonesia.
Ia menilai pertumbuhan uang beredar (M0) di kisaran 20 persen masih aman dan tidak akan memicu inflasi berlebih karena ekonomi belum berada dalam kondisi panas. Untuk it, ia meminta DPR, khususnya Komisi XI yang membidangi sektor keuangan, mendorong sinergi kebijakan agar pemulihan berjalan lebih solid.
“Kan yang situ (Bank Indonesia) di bawah Komisi XI juga. Coba dia diketok-ketok sedikit biar kita bisa jalan bersama,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan pihaknya tengah mengagendakan rapat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang terdiri atas Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS. “Kami berikan kewenangan penuh kepada Bapak sebagai koordinator KSSK untuk membicarakan apa saja,” kata Misbakhun.
“Terima kasih atas dukungannya, Pak Ketua. Ini bukan buat saya atau DPR, tapi buat seluruh masyarakat,” balas Purbaya.
