Arah Kebijakan BI 2026, Tetap Pro Stabilitas dan Pertumbuhan

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memaparkan arah kebijakan bank sentral tahun 2026 pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, Jumat (28/11). Di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan para pemangku kepentingan, Perry menegaskan bahwa kebijakan moneter tahun depan akan tetap pada keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan: pro stability and growth.

“Dengan terkendalinya inflasi, kami akan mencermati ruang penurunan suku bunga BI lebih lanjut untuk mendorong pertumbuhan,” kata Perry menyebut salah satu kebijakan moneternya pada 2026.

Sepanjang 2025 ini, Bank Indonesia sudah lima kali menurunkan BI Rate dari 6 persen pada Desember 2024 menjadi 4,75 persen pada November 2025.

Masih di bidang moneter, Perry mengatakan, pada tahun depan stabilisasi nilai tukar rupiah akan terus diperkuat di tengah gejolak global, melalui intervensi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri, serta intervensi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan pembelian SBN di pasar sekunder dalam negeri.

Selain itu, kebijakan ekspansi moneter pro-market ditempuh untuk mendukung efektivitas penurunan suku bunga dan pendalaman pasar uang. Bank Indonesia juga akan menjaga kecukupan cadangan devisa, termasuk melalui perluasan instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

Sementara instrumen kebijakan Bank Indonesia lainnya, yakni kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan syariah akan diarahkan sepenuhnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi atau pro-growth.

Perry menyampaikan kebijakan makroprudensial longgar akan diperkuat pada 2026 untuk mendorong pertumbuhan kredit perbankan. Pertama, insentif likuiditas makroprudensial untuk kredit ke sektor prioritas pemerintah ditingkatkan menjadi Rp423 triliun mulai Desember ini. Kedua, percepatan penurunan suku bunga perbankan ditempuh melalui insentif likuiditas bagi bank yang lebih cepat menurunkan suku bunga, disertai koordinasi KSSK untuk mengatasi praktik special rate. Ketiga, koordinasi KSSK diperkuat untuk mendorong permintaan kredit, termasuk melalui penguatan surveillance sistemik untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Di sistem pembayaran, digitalisasi terus dipercepat sesuai Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 untuk mendukung ekonomi keuangan digital nasional, dengan semangat satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Pertama, penguatan infrastruktur BI FAST yang terhubung dengan FAST Payment Industry serta modernisasi BI-RTGS sebagai pusat data transaksi pembayaran. Kedua, konsolidasi industri melalui klasifikasi penyelenggara sistem pembayaran utama dan non-utama. Ketiga, inovasi QRIS dengan target 60 juta merchant dan 45 juta pengguna serta pengembangan National Digital Innovation Center bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Keempat, perluasan kerja sama QRIS lintas negara setelah ASEAN, Jepang, dan Tiongkok, dengan negara-negara yang tengah dirintis seperti Korea Selatan, India, dan Saudi Arabia. Kelima, eksperimen penerbitan Digital Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesia.

Pendalaman pasar uang dan pasar valas juga terus dipercepat sesuai Blueprint Pendalaman Pasar Uang 2030 untuk mendukung pembiayaan perekonomian. Targetnya, transaksi pasar uang naik menjadi Rp81 triliun per hari pada 2030, dan transaksi pasar valas menjadi USD18 miliar per hari. Upayanya mencakup peningkatan transaksi repo dan DNDF, pembentukan struktur suku bunga yang efisien di pasar, mendorong peran primary dealer, penguatan pelaku pasar melalui, pengembangan infrastruktur pasar uang berbasis teknologi terkini, serta sinergi pembiayaan ekonomi bersama pemerintah, KSSK, dan asosiasi industri.

Perry mengingatkan bahwa ketidakpastian global tetap tinggi pada 2026–2027. Ia memaparkan lima karakteristik utama prospek ekonomi global pada 2026–2027:

Pertama, kebijakan tarif Amerika Serikat diperkirakan berlanjut, sehingga menekan volume perdagangan dunia, meredupnya kerja sama multilateral dan mendorong kebangkitan kerja sama bilateral serta regional.

Kedua, pertumbuhan ekonomi global melambat, terutama di Amerika Serikat dan Tiongkok. Sebaliknya, Uni Eropa, India, dan Indonesia diperkirakan masih mencatat kinerja yang cukup baik. Penurunan inflasi yang berjalan lebih lambat juga membuat kebijakan moneter bank sentral menjadi semakin menantang.

Ketiga, utang pemerintah dan tingkat suku bunga di negara maju tetap tinggi akibat defisit fiskal yang besar. Situasi ini menimbulkan dampak rambatan berupa kenaikan biaya pinjaman dan beban fiskal bagi negara-negara berkembang.

Keempat, kerentanan dan risiko dalam sistem keuangan global meningkat tajam, dipicu lonjakan transaksi produk derivatif, khususnya oleh hedge fund yang menggunakan machine trading. Kondisi ini memicu pelarian modal dan tekanan terhadap nilai tukar di pasar negara berkembang.

Kelima, maraknya penggunaan aset kripto dan stablecoin yang diterbitkan pihak swasta masih belum diimbangi dengan pengaturan dan pengawasan yang memadai. Karena itu, Perry menilai kehadiran central bank digital currency (CBDC) menjadi semakin penting.

“Kelima, gejolak global tersebut berdampak negatif ke berbagai negara, Indonesia tidak terkecuali, perlu respon kebijakan yang tepat, menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan, tangguh dan mandiri,” kata Perry.

Perry menyampaikan bahwa di tengah gejolak global, ekonomi Indonesia terbukti tetap berdaya tahan. “Kuncinya hanya satu, sinergi,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa dengan sinergi yang kuat, kinerja ekonomi Indonesia pada 2026–2027 diperkirakan akan lebih baik. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan lebih tinggi, konsumsi dan investasi meningkat, sementara ekspor tetap solid meski ekonomi dunia melambat. Inflasi diperkirakan tetap terkendali berkat konsistensi kebijakan moneter, dukungan fiskal, serta penguatan ketahanan pangan nasional.

Perry menambahkan, stabilitas nilai tukar akan dijaga melalui komitmen kuat Bank Indonesia dan fundamental ekonomi yang sehat. Stabilitas eksternal ditopang oleh neraca pembayaran yang solid, cadangan devisa yang memadai, serta pertumbuhan kredit yang terus meningkat. Stabilitas sistem keuangan juga tetap terjaga, sementara ekonomi keuangan digital berkembang pesat, mulai dari e-commerce, digital banking hingga uang elektronik.

Ke depan, Perry mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi untuk mempercepat transformasi struktur ekonomi nasional, sehingga pertumbuhan dapat lebih tinggi dan berdaya tahan. Transformasi tersebut berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Menurut Perry, stabilitas merupakan syarat utama bagi negara mana pun untuk tumbuh tinggi dan berdaya tahan. Stabilitas yang dinamis, harga yang terkendali, rupiah yang stabil, serta pergerakan ekonomi yang cepat akan langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat. “Itulah sumitronomis,” ucapnya.

Sinergi fiskal–moneter juga disebut akan terus diperkuat. Pemerintah akan memberikan stimulus untuk mendorong permintaan, sementara BI siap membeli SBN di pasar sekunder serta mengelola devisa hasil ekspor (DHE) SDA. Pada saat yang sama, KSSK memperkuat stabilitas sistem keuangan melalui implementasi UU P2SK, termasuk mendorong pembiayaan, konsolidasi perbankan, pendalaman pasar keuangan, peningkatan literasi, dan perlindungan konsumen.