Belanja Negara Tahun 2023 Sebesar Rp3.061,2 triliun, Inilah Pos-posnya

Belanja negara tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp3.061,2 triliun yang terdiri dari belanja pemerintahan pusat sebesar Rp2.246,5 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun. Belanja pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas dengan alokasi terbesar dalam rangka membangun sumber daya manusia (SDM) unggul dan produktif yang mencapai Rp612,2 trilun dengan belanja pemerintah pusat Rp237,1 triliun, dan transfer ke daerah untuk pendidikan Rp305,6 triliun, dan pembiayaan untuk pendidikan sebesar Rp69,5 triliun.

Pada belanja bidang kesehatan selama 3 tahun menjadi prioritas karena adanya pandemi. Pada tahun 2023, belanja tersebut mencapai Rp178,7 triliun dengan belanja pemerintah pusat Rp118,7 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp60 triliun. Perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp476 triliun, dimana belanja pemerintah pusat dalam bentuk berbagai bantuan sosial dan subsidi Rp454,7 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp17 triliun, serta pembiayaan sebesar Rp4,3 triliun.

Adanya tantangan dalam bidang pangan dan energi, APBN untuk ketahanan pangan pun meningkat menjadi Rp104,2 triliun di tahun 2023, dari tahun ini senilai Rp94 triliun dengan pemerintah pusat membelanjakan Rp81,7 triliun, dan transfer ke daerah senilai Rp22,5 triliun. Di bidang ketahanan energi, anggaran belanja mencapai Rp341,3 triliun.

Pembiayaan infrastruktur dititikberatkan pada penyelesaian proyek-proyek strategis nasional meliputi Ibu Kota Negara (IKN) dan penguatan hiliriisasi di industri. Dukungan infrastruktur mencapai anggaran belanja sebesar Rp392,1 triliun dengan pusat membelanjakan Rp211,1 triliun dan tranfer ke daerah sebesar Rp95 triliun. APBN juga mengalokasikan dengan memberikan pembiayaan untuk BUMN-BUMN di bidang konstruksi dengan anggaran mencapai Rp86 triliun dan di belanja bidang pertahanan dan keamanaan mencapai Rp316,9 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyoroti kualitas belanja negara yang harus diperbaiki. “Kualitas belanja negara di pusat dan daerah masih akan dan akan harus diperbaiki. Belanja memerlukan perencanaan yang matang, detail dan pemahaman kondisi lapangan. Pelaksanaan anggaran yang efisien dan tepat guna dan berbasis manfaat dengan tata kekola yang baik,” jelas Sri Mulyani.