OJK Diminta Beri Kepastian terhadap Aduan Nasabah soal Pencairan Klaim Asuransi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta untuk memberi kepastian terhadap berbagai macam aduan nasabah terutama terkait dengan pencairan klaim asuransi. Tercatat per Juni 2021, ada sekitar 2.600 pengaduan tentang asuransi dan 40% pengaduan itu terkait dengan kesulitan nasabah mencairkan klaimnya.

Berdasarkan fakta itu, anggota Komisi XI DPR Wihadi Wiyanto mendesak OJK untuk menyelesaikan aduan para nasabah itu. “Apabila OJK tidak bisa memberikan satu solusi, maka perlu adanya satu evaluasi dan juga konsentransi daripada pihak OJK untuk dapat menyelesaikan atau setidaknya memilah kasus-kasus di asuransi dengan baik,” kata Wihadi saat dihubungi, Selasa (6/7).

Menurut Wihadi, selama ini OJK selalu menyediakan kontak pengaduan bagi masyarakat jika ada persoalan perbankan dan lain-lain terkait masalah keuangan. Meski begitu, tanpa adanya satu solusi konkret, maka mustahil aduan tersebut dapat terselesaikan.

“Kalau melihat sudah ada bahwa kotak pengaduan. Artinya, OJK itu harus berpihak kepada rakyat, kalau hanya ada kotak pengaduan tanpa ada solusi itu hanya memberikan harapan palsu kepada rakyat. Disini, artinya rakyat sebagai nasabah tidak bisa dilindungi. Tapi justru industri yang di lindungi kalau solusi itu tidak bisa didapat oleh para pengadu,” ujar Wihadi.

Karena itu, kata Wihadi, OJK harus membuat suatu aturan-aturan terhadap asuransi-asuransi ini. Artinya, investasi-investasi yang dari perusahaan asuransi ini harusnya diawasi dengan sebaik-baiknya.

“Jadi kembali lagi bahwa dari kasus-kasus asuransi ini, OJK harus memberikan solusi. Jadi jangan hanya melakukan inventarisasi tapi tidak menyelesaikan permasalahan itu dengan adanya aduan-aduan itu,” kata Wihadi.