Pemerintah Dorong Penguatan Peremajaan Sawit Rakyat, Kopdes Merah Putih Dilibatkan
Ilustrasi panen kelapa sawit/Ist
Pemerintah mendorong penguatan industri perkelapasawitan di Indonesia. Salah satunya dengan mendorong penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tiga pihak antara Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), bank penyalur, dan kelembagaan pekebun.
Percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas kebun rakyat, memperkuat ketahanan energi, serta mendorong industri sawit yang inklusif dan berkelanjutan. Industri kelapa sawit memegang posisi strategis dalam kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional sekitar 3,5%, dengan nilai ekspor tahun 2025 mencapai US$32 miliar dan volume 38,84 juta ton, serta tumbuh 11,05%.
“Di semester 1 2026, volume ekspor kelapa sawit mencapai 18,37 juta ton atau tumbuh 2,78%. Hal ini menunjukkan bahwa industri kelapa sawit menjadi penopang ekonomi nasional dan daerah, serta menyerap tenaga kerja dan menjaga ketahanan pangan dan energi,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara PKS PSR di Kantor Kemenko Perekonomian pada 20 Agustus 2026 lalu.
Dari sisi pengelolaan dana, hingga akhir Juli 2026, BPDP berhasil menghimpun pendapatan dari pungutan ekspor sebesar Rp27,81 triliun atau meningkat 73,3% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Proyeksi penerimaan pungutan ekspor sampai dengan Desember 2026 diperkirakan mencapai Rp41,22 triliun atau meningkat 30,84% dibandingkan tahun sebelumnya.
Di sisi lain, penerapan kebijakan biodiesel B50 dan meningkatnya harga crude oil turut menghasilkan efisiensi anggaran sekitar Rp19,5 triliun dari pelaksanaan Program Biodiesel. Diproyeksikan sisa anggaran BPDP di akhir tahun 2026 dapat mencapai Rp18,45 triliun.
Menko Airlangga menegaskan Pemerintah juga terus menunjukkan keberpihakan kepada daerah dan pekebun melalui peningkatan dana bagi hasil sawit sebesar 22,3%, dari Rp1,03 triliun pada 2025 menjadi Rp1,26 triliun paada 2026. Selain itu, pelaksanaan program biodiesel B50 yang telah diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 9 Juli 2026 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan CPO untuk biodiesel dari 15,6 juta ton menjadi 18 juta ton di tahun 2026, sehingga peningkatan produktivitas kebun rakyat menjadi semakin penting.
Program PSR menjadi salah satu instrumen utama untuk meningkatkan produktivitas sawit rakyat. Sejak tahun 2017, Pemerintah telah memberikan dukungan dana PSR yang saat ini sebesar Rp60 juta per Ha, naik dari Rp30 juta per Ha sejak September 2024. Selain itu, selama periode tahun 2017 sampai dengan Juli 2026, realisasi PSR telah mencapai 427.441 Ha dengan total dana Rp12,14 triliun dan diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja hingga sekitar 1 juta orang.
Pada bulan Agustus ini, Pemerintah juga akan segera menyalurkan Program PSR untuk luas lahan 9.842 Ha dengan nilai Dana PSR sekitar Rp590 miliar.
Penandatanganan PKS PSR pada 20 Agustus ini, diwakili 5 kelompok termasuk 3 diantaranya adalah Koperasi Desa Merah Putih. Untuk realisasi Program PSR dari Januari sampai dengan Agustus 2026, mencapai 40.484 Ha dengan nilai Dana PSR sebesar Rp2,42 triliun.
