Perbanas Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Capai 5%-,5,3% di 2026, tapi Butuh Dorong Kinerja Perbankan

Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5%-5,3% pada 2026. Hal itu sejalan dengan proyeksi pertumbuhan dari beberapa perbankan nasional.

Ketua Umum Perbanas Hery Gunadi mengatakan, pertumbuhan ekonomi bisa menjadi salah satu parameter perbaikan industri perbankan. Namun, masih terdapat beberapa kondisi yang harus menjadi perhatian pemerintah, terutama soal rencana mendorong kinerja industri perbankan dalam negeri.

“Harapannya memang ke depan, 2026 ini, misi pertumbuhan ekonomi lebih baik dibandingkan 2025. Dan tentunya kalau pertumbuhan ekonominya lebih baik, salah satu parameternya juga grade perbankan tumbuh,” kata Hery dalam keterangan resminya di Menara BRIlian, Jakarta, Rabu (10/12).

Dari sisi pertumbuhan kredit perbankan, kata Hery, pihaknya memprediksi pertumbuhan kredit mencapai 8%-11%. Meski pemerintah telah menempatkan saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp 276 triliun, Perbanas menilai, permintaan kredit baik dari pelaku usaha, dan konsumen masih terbilang lemah.

“Kita melihat juga bahwa kondisi dari undisbursed loan itu masih tinggi. Artinya banyak para debitur yang tadi mendapatkan kredit atau rupiah dari bank, dengan alasan tertentu, mungkin wait and see, atau melihat peluang yang ada. Masih menunggu untuk menarik dananya, dan melakukan ekspansi bisnis,” ujar Hery.

Dari sisi sektoral, Ketua Bidang Riset dan Kajian ekonomi dan Perbankan Perbanas Aviliani menambahkan, perlambatan ekonomi dan kredit karena menurunnya sektor padat karya seperti manufaktur, pertanian, makanan dan minuman, serta perdagangan.

Padahal, kata Avi, sektor padat karya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 75%, dengan kontribusi yang besar baik dari sisi kredit maupun terhadap produk domestik bruto (PDB). Di sisi lain, pemerintah justru cenderung memberikan pintu khusus bagi sektor padat modal seperti pertambangan, migas, dan informasi dan komunikasi, di mana hanya menyerap kurang lebih 2% tenaga kerja, dan porsi kredit 14%.

Untuk itu, kata Avi, pemerintah perlu menerapkan hilirisasi di sektor padat karya. Tujuannya untuk mendorong kinerja sektor padat karya, yang dinilai lebih berkontribusi bagi masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Jadi yang pertama adalah permintaan likuiditas kita masih longgar di perbankan. Yang kedua adalah permintaan, itu yang harus ditambah. Peningkatan pendapatan menjadi penting dari sisi masyarakat. Yang kedua adalah penyerapan dari sisi sektor industri yang berbasis padat karya. Jadi itu kunci yang kita harapkan bisa dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan permintaan dari masyarakat maupun dunia usaha. Itu akan berefek pada peningkatan kredit atau bank,” kata Avi.