BKF Kemenkeu Sebut Ada Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga Menjadi Rp 1.160 T di APBN 2025
Kepala PKAPBN BKF Kementerian Keuangan Wahyu Utomo/Dok. Kemenkeu
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyesuaikan belanja kementerian/lembaga dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2025 senilai Rp 976,8 triliun menjadi Rp 1.160 triliun pada APBN 2025. Penyesuaian anggaran tersebut dilakukan untuk mendukung program-program unggulan pemerintahan baru yang telah dimasukan ke dalam belanja kementerian/lembaga senilai Rp 121 triliun.
Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN ) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Wahyu Utomo mengatakan, dari anggaran itu, sebesar Rp 71 triliun dialokasikan untuk program makan bergizi gratis. Dan anggaran tersebut nantinya akan dikelola Badan Gizi Nasional.
“Makanya dalam APBN itu esensinya ada yang sifatnya melanjutkan program yang sudah bagus, dan menambah sesuatu yang lebih bagus lagi dengan berbagai program regular,” kata Wahyu dalam acara media gathering di Anyer, Banten, beberapa waktu yang lalu.
Selanjutnya, kata Wahyu, di luar program makan bergizi gratis, APBN 2025 akan disalurkan untuk program unggulan lainnya seperti pemeriksaan kesehatan gratis dengan alokasi anggaran Rp 3,2 triliun. Program cek kesehatan gratis ditujukan untuk 52,2 juta orang, dengan berbagai pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen untuk penyakit katastropik dan penuntasan TBC senilai Rp 8 triliun.
Di sektor kesehatan, kata Wahyu, pemerintahan baru mengalokasikan Rp 1,8 triliun untuk pembangunan rumah sakit (RS) lengkap berkualitas di daerah. Tujuan anggaran itu untuk meningkatkan RS tipe D menjadi tipe C, berikut dengan sarana prasarana dan alat kesehatannya.
Sementara untuk sektor pendidikan, kata Wahyu, alokasi APBN 2025 pun disalurkan untuk program renovasi sekolah sebesar Rp 20 triliun, dan pembangunan sekolah unggulan terintegrasi senilai Rp 2 triliun. Dari sektor pangan, pemerintahan baru menganggarkan Rp 15 triliun untuk membiayai pembangunan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa, dengan target intensifikasi 80 ribu hektare, serta ekstensifikasi 150 ribu hektare.
Masih kata Wahyu, APBN 2025 didesain untuk mendukung transformasi pemerintahan agar berjalan efektif dan lancar. Di sisi lain, APBN 2024 diarahkan untuk menjaga kredibilitas dan keberlanjutan.
“Jadi ada ada keberlanjutan dan ada penguatan tujuannya untuk akselerasi,” katanya.
