
BRIN Dorong BUMN Sektor Pertahanan Juga Memproduksi Produk Non Militer

Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN Mego Pinandito dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Pantitia Kerja [Panja] BUMN-Industri Pertahanan Komisi I DPR RI, Senin (11/9).
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) industri pertahanan untuk melebarkan bisnisnya, tidak hanya pada produk militer, tetapi juga produk non militer yang memiliki pasar yang lebih luas.
Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN Mego Pinandito mengatakan seperti industri pada umumnya, industri pertahanan juga harus tumbuh menjadi industri yang sehat. Industri pertahanan, jelasnya, harus memiliki daya saing yang tinggi, dalam proses produksi, pengelolaan dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada.
“Untuk mengembangkan menjadi sebuah industri yang sehat dan kemudian mampu bersaing, maka sebetulnya ini adalah terkait juga dengan kebutuhan nasional. Oleh karena itu dalam konteks strategi pengembangan bisnisnya, kami di dalam berbagai kesempatan juga menyampaikan bahwa perlu dilakukan kombinasi, artinya untuk memperluas pasar produk yang lebih besar lagi, maka perlu juga industri hankam [pertahanan dan keamanan] ini bisa memproduksi berbagai produk-produk yang sifatnya non militer,” ujar Mego dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Pantitia Kerja [Panja] BUMN-Industri Pertahanan Komisi I DPR RI, Senin (11/9).
“Contohnya, berbagai hal yang bisa digunakan untuk keperluan sipil. Kenapa? Karena memang kalau kita bicara produk-produk militer atau hankam itu sendiri penggunanya atau pun juga pasarnya memang terbatas dalam konteks bidang atau sektor pertahanan dan keamanan. Meskipun tidak hanya TNI tetapi juga bisa Polri, bea cukai dan lain-lainnya,” tambahnya.
Karena itu, ia mengatakan BRIN dalam berbagai diskusi dengan pelaku industri hankam tanah air, mendorong agar sembari memperkuat kompetensi dan kemampuan melakukan manufacturing produk militer, teknologi yang dimiliki juga bisa digunakan untuk menghasilkan produk-produk sipil lebih dahulu yang memiliki spesifikasi (spek) yang tak setinggi spek militer.
“BRIN sebagai suatu lembaga pemerintah yang memang memegang mandat untuk melakukan riset dan inovasi bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga dan mitra-mitra lain seperti perguruan tinggi kemudian juga dengan lembaga-lembaga riset swasta dan juga melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak luar negeri, melihat bahwa memang kami berkomitmen untuk mendukung industri pertahanan ini,” ujarnya.
Untuk memajukan industri pertahanan nasional, pemerintah telah membentuk holding BUMN industri pertahanan yaitu PT LEN Industri sebagai induk holding, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Dahana, PT Nusantara Turbin & Propulsi (NTP) dan PT Inti.
Mego mengatakan pebentukan holding ini meman sangat penting untuk percepatan industri pertahanan.