Dirut BPDPKS: Biodiesel Jadi Pilar Stabilitas Industri Sawit dan Ketahanan Energi Nasional
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman.
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman menegaskan bahwa program biodiesel Indonesia telah menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas industri sawit sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Dalam forum Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2025 di Bali, Kamis (13/11), Eddy mengungkapkan bahwa sejak kebijakan biofuel pertama diluncurkan pada tahun 2006, konsumsi biodiesel di Indonesia melonjak lebih dari 13.000 persen dalam enam belas tahun terakhir.
“Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan program B30 secara nasional pada tahun 2020 dan melanjutkannya ke B35 pada 2023. Pemerintah kini menargetkan penerapan B40 pada tahun 2025, dengan volume konsumsi yang diperkirakan mencapai 15 juta kiloliter,” ujarnya.
Menurut Eddy, program biodiesel memiliki peran strategis dalam menstabilkan harga minyak sawit mentah (CPO) dan menjaga kesejahteraan petani sawit. Melalui penyerapan CPO di pasar domestik, program ini mampu menjaga harga tandan buah segar (TBS) di kisaran Rp1.300–Rp2.900 per kilogram, sekaligus menopang penghidupan lebih dari 2,5 juta petani.
Selain menopang sektor hulu, biodiesel juga memperkuat ketahanan energi nasional dengan menekan impor solar dari 86 persen pada tahun 2014 menjadi hanya 37 persen pada 2024. Program ini memberikan manfaat ekonomi besar melalui penghematan devisa hingga Rp147 triliun pada 2025 serta menciptakan hampir dua juta lapangan kerja di sektor industri, logistik, dan energi.
Eddy menambahkan, kontribusi biodiesel juga menjadi bagian penting dari agenda transisi energi dan komitmen iklim nasional. Bauran energi terbarukan dari biodiesel diproyeksikan mencapai 10 persen pada 2025, dengan pengurangan emisi gas rumah kaca hingga 34,9 juta ton CO₂ pada 2024—setara dengan pengurangan emisi dari sekitar 10 juta kendaraan bermotor.
“Pencapaian ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pelopor energi berbasis sawit dalam upaya mencapai target netral karbon 2060,” tegasnya.
Meski menunjukkan hasil yang positif, Eddy mengakui pengembangan biodiesel masih menghadapi sejumlah tantangan seperti ketergantungan terhadap CPO sebagai bahan baku utama, keterbatasan infrastruktur distribusi, serta isu keberlanjutan. Karena itu, diversifikasi bahan baku melalui pemanfaatan minyak jelantah dan penguatan uji teknis B40 serta B50 menjadi langkah penting untuk memastikan kesiapan teknologi dan efisiensi produksi.
Ia menekankan, biodiesel juga memiliki nilai strategis dalam diplomasi perdagangan dan iklim, dengan memperkuat posisi Indonesia di pasar global sekaligus menghadapi kebijakan diskriminatif seperti Renewable Energy Directive (RED) Uni Eropa.
“Program biodiesel tidak hanya menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan petani sawit, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi nasional, instrumen transisi hijau, dan simbol kemandirian energi Indonesia,” ujar Eddy.
