DJPI Kementerian PUPR Targetkan 31 Proyek Senilai Rp 212,52 T di 2023
Proyek KPBU pemeliharaan bendungan dan Bangun Guna Serah Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat/Dokumentasi Humas PUPR
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Umum dan Perumahan (DJPI) Kementerian PUPR menargetkan 14 proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp 73 triliun dalam tahap penyiapan. Kemudian, 17 proyek KPBU senilai Rp 138 triliun dalam tahap transaksi, sehingga total 31 proyek dengan nilai Rp 212,52 triliun pada tahun anggaran 2023.
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Umum dan Perumahan Herry Trisaputra mengatakan, pada tahap penyiapan terdiri atas 3 proyek sumber daya air (SDA) senilai Rp 20,74 triliun, 4 proyek jalan dan jembatan Rp 34,55 triliun, 6 proyek permukiman Rp 17,91 triliun, serta terdapat 1 proyek perumahan senilai Rp 730 miliar.
Kemudian pada tahap transaksi, kata Herry, terdapat 5 proyek SDA dengan nilai Rp 11,72 triliun, 2 proyek jalan dan jembatan Rp 70,44 triliun, 4 proyek permukiman Rp 13,22 triliun, dan 6 proyek perumahan sebesar Rp 43,21 triliun.
“Realisasi keuangan pada tahun anggaran 2022 mencapai 85,31% dengan realisasi fisik sebesar 85,94%. Kemudian, pada 2023 ini porsi DJPI pada pagu anggaran 2023 sebesar Rp 165,9 miliar,” kata Herry dalam keterangan resminya, Rabu (25/1).
Kementerian PUPR, kata Herry, juga menargetkan bantuan pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 232.072 unit pada 2023. Target tersebut nantinya diwujudkan tidak hanya melalui bantuan pembiayaan perumahan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), tetapi juga menggunakan skema tabungan perumahan rakyat (Tapera).
“Total target berasal dari penjumlahan skema FLPP sebanyak 220 ribu unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25,18 triliun dan skema Tapera sebanyak 12.072 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,05 triliun,” kata Herry.
Herry menambahkan, skema FLPP 2023 juga akan diikuti dengan program subsidi bantuan uang muka (SBUM) dengan total 220 ribu untuk atau sebesar Rp 0,89 triliun, dan program subsidi selisih bunga (SSB) sebesar Rp 3,46 triliun yang ditujukan untuk pembayaran penerbitan kredit pemilikan rumah atau KPR pada tahun-tahun sebelumnya sebanyak 754.004 unit.
Secara keseluruhan, kata Herry, target penyaluran bantuan pembiayaan perumahan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp 29,53 triliun di mana dana tersebut berasal dari anggaran pendapatan, dan belanja negara (APBN), dan Rp 1,05 triliun bersumber dari dana masyarakat.
“Untuk total capaian bantuan pembiayaan perumahan pada tahun anggaran 2022 sebanyak 237.886 unit, senilai Rp 29,11 triliun dan mencapai 99,25% dari target pada tahun anggaran 2022 sebanyak 239.672 unit senilai Rp 29,21 triliun,” tutur Herry.
