Dorong Transisi Energi dan Pembangunan Rendah Karbon, Indonesia dan ADB Perkuat Kerja Sama Regional
The 2nd Indonesia–Mekong Basin Connect Forum: Energy Security Cooperation in the Region yang digelar Kementerian Luar Negeri RI di Hotel Tentrem Jakarta, Alam Sutera, Rabu (16/10)/Foto: Dok.Penyelenggara
Upaya mewujudkan pembangunan rendah karbon dan transisi menuju energi bersih membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah, lembaga keuangan internasional, dan sektor swasta. Pesan itu mengemuka dalam The 2nd Indonesia–Mekong Basin Connect Forum: Energy Security Cooperation in the Region yang digelar Kementerian Luar Negeri RI di Hotel Tentrem Jakarta, Alam Sutera, Rabu (16/10).
Dalam forum yang dihadiri perwakilan negara-negara Asia Tenggara dan pelaku bisnis sektor energi itu, tiga pembicara—Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, serta Direktur Eksekutif Bank Pembangunan Asia (ADB) Parjiono—menyoroti komitmen dan tantangan besar dalam mempercepat transisi energi, sekaligus mencari solusi pembiayaan dan kolaborasi lintas kawasan.
Komitmen Kuat Menuju Net Zero Emission
Dirjen EBTKE Eniya Listiani Dewi menegaskan bahwa Indonesia memiliki visi kuat untuk mencapai emisi nol bersih (net zero emission) pada 2060. Pemerintah, ujarnya, tidak menurunkan target kontribusi yang ditetapkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC), melainkan memperluasnya hingga 2035.
“Presiden memiliki visi yang jelas tentang transisi energi bersih dan target besar yang harus kita capai, misalnya 100 gigawatt energi surya yang akan masuk ke sistem nasional,” ujar Eniya.
Untuk mencapai target itu, Indonesia tengah mengoptimalkan berbagai sumber energi terbarukan—mulai dari tenaga surya, panas bumi, hidro, biomassa, hingga energi baru seperti hidrogen, amonia, dan nuklir. Pemerintah menargetkan kapasitas tambahan 42,5 gigawatt energi terbarukan dalam sepuluh tahun ke depan, serta 10 gigawatt kapasitas penyimpanan energi.
Selain memperkuat efisiensi energi dan elektrifikasi kendaraan, Indonesia juga mendorong pengembangan waste-to-energy melalui regulasi baru yang memudahkan investasi di sektor pengelolaan sampah menjadi energi.
Namun, Eniya mengakui tantangan besar masih dihadapi pada sisi infrastruktur dan investasi transmisi. “Potensi energi terbarukan kita besar, tapi belum bisa didistribusikan ke pusat permintaan. Sepuluh tahun ke depan, fokus kami adalah pembangunan jaringan transmisi dan digitalisasi sistem kelistrikan,” ujarnya.
Pembiayaan Jadi Kunci Transisi Energi
Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menegaskan, transisi menuju energi hijau tidak akan terwujud tanpa dukungan pembiayaan yang memadai. “Dunia memiliki banyak ide, tetapi kekurangan sumber pembiayaan,” katanya dalam pidato virtual.
Ia memaparkan, Indonesia membutuhkan sekitar USD 285 miliar hingga 2030 untuk membiayai mitigasi dan adaptasi perubahan iklim—namun pemerintah baru mampu menanggung 18% dari kebutuhan itu. Untuk mencapai target sistem energi hijau hingga 2060, kebutuhan pendanaan meningkat hingga USD 1 triliun.
Menurut Havas, tantangan pembiayaan ini juga dihadapi negara-negara lain. Karena itu, diperlukan inovasi pembiayaan, seperti penerbitan green bond, SDG bond, maupun skema perdagangan karbon.
Selain faktor dana, Havas menyoroti perlunya memperkuat rantai pasok industri panel surya di kawasan Asia Tenggara. “Kawasan ini memiliki intensitas sinar matahari yang tinggi, serta bahan baku untuk pembuatan panel surya. Di Indonesia, kami memiliki lebih dari 300 juta ton pasir silika dan menguasai 42% cadangan nikel dunia. Namun kami tidak memiliki cobalt yang dibutuhkan untuk memproduksi panel surya. Semua bahan tersebut dikirim ke satu negara, yaitu Tiongkok, yang kini memimpin produksi panel surya global. Oleh karena itu, perlu ada inisiatif untuk mengembangkan rantai pasok dan industri panel surya di kawasan Asia Tenggara,” ujarnya.
Ia juga menyinggung perlunya keseimbangan antara manfaat ekonomi, tanggung jawab sosial, dan kepedulian lingkungan dalam proyek tenaga air yang berkembang di kawasan Mekong. “Hydropower bukan sekadar soal energi, tapi juga soal keseimbangan tiga aspek tersebut,” tegasnya.
ADB Dorong Pembiayaan Inovatif dan Konektivitas Energi ASEAN
Melengkapi pandangan tersebut, Direktur Eksekutif ADB Parjiono menegaskan bahwa lembaganya memprioritaskan dukungan bagi sektor energi di ASEAN, khususnya melalui pembiayaan inovatif dan penguatan kerja sama regional.
ADB saat ini memiliki 12 proyek aktif di kawasan ASEAN senilai USD 3,23 miliar, di mana Indonesia menyumbang sekitar 63% dari total pendanaan. Untuk periode 2025–2028, terdapat pipeline proyek senilai USD 7,62 miliar, dengan porsi Indonesia mencapai USD 5,2 miliar.
Salah satu inisiatif strategis yang didorong ADB adalah ASEAN Power Grid (APG), yang bertujuan menghubungkan sistem kelistrikan nasional di seluruh Asia Tenggara. “Dari 18 koneksi prioritas, sembilan telah beroperasi. Sistem ini akan menjadi tulang punggung integrasi energi regional,” ujar Parjiono.
Inisiatif lain, ASEAN Power Transition Framework (APTF), dikembangkan bersama Bank Dunia, Sekretariat ASEAN, dan mitra pembangunan lain. APTF fokus mempercepat pengembangan proyek berkelanjutan, memperluas akses pendanaan, dan memobilisasi modal swasta agar proyek energi lebih layak secara komersial.
ADB juga aktif mendukung pengembangan pasar karbon di Asia, termasuk membantu Indonesia membangun mekanisme perdagangan karbon yang berpotensi memanfaatkan 557 juta ton karbon untuk kerja sama internasional.
