Gelar Kegiatan Penyuluhan Hukum, BGN Harapkan agar SPPG Bisa Bekerja Sesuai Aturan
Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat tata kelola program pemenuhan gizi nasional, melalui kegiatan penyuluhan, pencegahan pelanggaran hukum. Lewat kegiatan itu, BGN ingin memberi pemahaman hukum kepada koordinator wilayah kepala regional, dan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Tujuan kegiatan itu, kata Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati, agar setiap orang dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Mematuhi aturan tata kelola bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bukti komitmen kita menjaga kepercayaan publik dan memastikan masa depan generasi penerus bangsa,” kata Hida dalam keterangan resminya pada Kamis (25/9).
Hida mengatakan, BGN menilai keberhasilan pemenuhan gizi bukan hanya sekadar laporan atau angka semata. Melainkan hasil nyata yang terlihat pada generasi muda Indonesia.
Melalui kegiatan itu, kata Hida, BGN berkomitmen untuk memastikan setiap proses penyelenggaraan program berjalan bersih, berintegritas, dan bebas dari potensi pelanggaran hukum.
“Setiap upaya kita pada akhirnya bermuara pada senyum anak-anak Indonesia yang tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Itulah motivasi utama kepala SPPG dalam menjalankan tugas,” tambah Hida.
Sebagai salah satu wilayah yang menerima kegiatan itu, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau Yan Dharmadi mengatakan, keberhasilan program akan menjadi modal penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Karena itu, Pemprov Riau menyambut baik inisiatif BGN tersebut.
“Penguatan tata kelola program gizi memiliki nilai strategis karena sejalan dengan program prioritas Presiden untuk membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Pemerintah Riau mendukung penuh langkah BGN ini,” ujar Yan.
