Jokowi Dorong Perluasan KUR Kluster agar Capai Target Pertumbuhan Kredit 30% di 2024

Untuk mencapai target pertumbuhan porsi kredit perbankan sebesar 30% pada 2024, Presiden Joko Widodo mendorong perluasan jangkauan kredit usaha rakyat (KUR) dengan metode kluster. Karena itu, sektor perbankan diminta meningkatkan realisasi pencapaian KUR dan membawa kesejahteraan bagi rakyat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Bisa masuk ke peternak, baik yang daging maupun telur, bisa masuk ke nelayan yang berkaitan dengan tambak. Kelompok-kelompok seperti ini memang harus diperbanyak. Saya meminta kepada bank, bahwa angka yang saya sampaikan beberapa tahun yang lalu, 30% untuk UKM itu betul-betul bisa terus ditingkatkan,” kata Jokowi dalam acara penyerahan KUR kluster di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/12).

Program pembiayaan berbasis ekosistem ini, kata Jokowi, akan bekerja sangat baik, terutama dalam hal menghubungkan kelompok usaha dengan model agregator, dan konsolidasi dengan para penjamin pembeli. Program tersebut diharapkan dapat menyerap barang sebanyak-banyaknya dari kelompok yang ada, yang menghasilkan kepastian pasar, menurunkan risiko kredit, pembiayaan usaha, serta mendapatkan kepastian dari lembaga-lembaga penyalur KUR terutama di sektor perbankan.

“Sekali lagi KUR kluster ini dapat dilaksanakan di semua sektor, baik perkebunan rakyat, peternakan, perikanan rakyat, industri UMKM, maupun usaha-usaha lain yang memiliki peluang pasar yang besar, atau produk-produk unggulan dalam negeri, agar daya saing semuanya meningkat dan bisa masuk ke pasar global,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, fasilitas pinjaman yang ada agar dimanfaatkan sebaik-baiknya, dipastikan tepat sasaran, dan juga proses penyalurannya betul-betul transparan serta akuntabel.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam laporannya mengatakan, terhitung hingga hari ini, KUR kluster baru terealisasi senilai Rp 4,8 triliun yang disalurkan kepada sekitar 1,39 juta debitur. KUR kluster dinilai memiliki banyak hal positif di antaranya membuka peluang pembiayaan untuk kelompok usaha dengan plafon hingga Rp 500 juta per pelaku usaha.

KUR kluster ini, kata Teten, juga diberikan kepada UMKM secara berkelompok yang terintegrasi dari hulu ke hilir, dan terhubung dengan offtaker. Dengan demikian, mengurangi potensi kredit macet dan dapat mempermudah perbankan untuk mengawasi debitur.

“KUR kluster juga memperkuat kemitraan UMKM dengan usaha besar, menempatkan UMKM menjadi bagian dari rantai pasok industri, sehingga bisa meningkatkan kemampuan manajemen usaha, meningkatkan kualitas produksi, dan meningkatkan kapasitas usahanya atau naik kelas,” ujar Teten.

Untuk diketahui, kata Teten, jumlah UMKM yang terhubung ke rantai pasok industri di Indonesia hanya sebesar 7%, sedangkan yang terhubung ke global sebesar 4%. Jumlah tersebut masih di bawah Vietnam yang sudah mencapai 26% sehingga KUR kluster relevan untuk diperluas, agar dapat meningkatkan kemitraan usaha besar dan usaha kecil di Tanah Air.

“Sesuai dengan kebijakan Bapak Presiden (Jokowi) pada 2024, porsi kredit perbankan diharapkan mencapai 30% atau sekitar Rp 1.800 triliun, dan saat ini baru mencapai 20% atau sekitar Rp 1.200 triliun. Untuk itu upaya percepatan dan perluasan penyaluran KUR kluster, sangat penting dijalankan, sebagai upaya untuk meningkatkan akses penyaluran kredit bagi pelaku ekonomi kerakyatan,” kata Teten.