Kemenkeu Ungkap Realisasi Pembiayaan APBN hingga Agustus Capai Rp 425,7 T
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap realisasi pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga 31 Agustus 2025 telah mencapai Rp 425,7 triliun. Angka ini mencapai 69,1% dari target yang ditetapkan senilai Rp 662 triliun.
Sementara itu, kata Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dari sisi pasar surat berharga negara (SBN), performa lelangnya masih terjaga, dan menunjukkan kinerja positif. Permintaan investor kuat di tengah kondisi pasar yang dinamis.
Thomas mengatakan, rata-rata bid to cover ratio 2025 tercatat 3,03 untuk surat utang negara, dan 3,15 untuk surat 31,5 untuk surat berharga syariah negara (SBSN). Tingginya permintaan tersebut menunjukkan minat investor tetap kuat, dan minat asing tetap terjaga, meski di tengah dinamika pasar.
“Ini di-breakdown dari pembiayaan utang sebesar Rp 463,7 triliun atau 59,8% dari target APBN. Dan yang kedua adalah pembiayaan non-utang minus Rp 38 triliun atau 23,8% dari APBN,” kata Thomas dalam keterangan resminya soal APBN Kita di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (23/9).
Selain itu, kata Thomas, yield SBN tenor 10 tahun juga mengalami penurunan 70 basis poin atau sekitar 10% sejak awal tahun. Hal itu didukung dari permintaan investor di pasar perdana dan sekunder.
Untuk capital inflow asing, kata Thomas, mencapai Rp 42,61 triliun secara year to date hingga pertengahan September 2025.
“Yield yang turun, spread yang menyempit, serta aliran modal asing yang masuk, semua mendukung tercapainya pembiayaan dengan biaya utang yang lebih rendah dan efisien,” tambah Thomas.
Selain pembiayaan utang, ujar Thomas, pemerintah pun menyalurkan pembiayaan investasi sebesar Rp 42,7 triliun hingga 31 Agustus 2025. Alokasi itu difokuskan pada program perumahan, ketahanan pangan, dan kerja sama internasional.
Pembiayaan yang disalurkan, kata Thomas, meliputi pembangunan rumah Rp 18,77 triliun, dan penguatan cadangan pangan melalu Bulog Rp 16,57 triliun. Pemerintah pun berupaya untuk memaksimalkan APBN sebagai instrumen yang menjaga stabilitas perekonomian, melindungi masyarakat, dan menjaga momentum pertumbuhan di tengah ketidakpastian global.
Pembiayaan anggaran, kata Thomas, akan terus dikelola secara hati-hati, dengan mempertimbangkan kondisi pasar, kebutuhan pembiayaan, dan posisi kas APBN.
