Kementerian Keuangan Usulkan Tambahan Anggaran untuk Tahun 2026 Menjadi Rp52,017 Triliun

Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp4,884 triliun kepada Komisi XI DPR RI dalam Rapat Kerja, Senin (14/7).

“Mohon perkenan pimpinan dan anggota komisi XI DPR RI untuk dapat menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 sebesar Rp47,132 triliun, usulan tambahan anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 sebesar Rp4,884 triliun, sehingga total pagu Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 adalah Rp52,017 triliun,” ujar Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara dalam rapat yang juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu.

Anggaran tersebut terdiri atas program kebijakan fiskal sebesar Rp90,032 miliar, pengelolaan penerimaan negara Rp1,997 triliun, pengelolaan belanja negara Rp24,406 miliar, pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko sebesar Rp289,232 miliar serta dukungan manajemen sebesar Rp49,616 triliun.

Usulan anggaran Rp52,107 triliun ini sudah termasuk  alokasi anggaran untuk Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp10,38 triliun yang tidak mengalami perubahan. Anggaran BLU terdiri atas program LPDP Rp3,93 triliun, BPDP Sawit Rp6,06 triliun, LDKPI Rp43,01 miliar, BPDLH Rp69,60 miliar, PIP Rp95,64 miliar, LMAN Rp163,47 miliar dan PKN STAN Rp15,03 miliar.

Terkait program dukungan manajemen yang memiliki anggaran terbesar, Suhasil mejelaskan anggaranya meliputi belanja gaji dan belanja operasional.

Anggaran program dukungan manajemen ini, bertambah Rp4,294 triliun dari pagu indiaktif awal Rp45,321 triliun.

Tambahan usulan anggaran untuk program manajemen ini, jelas Suhasil, mayoritas untuk untuk melengkapi kebutuhan operasional, yaitu kebutuhan operasional kantor, operasional kegiatan dan juga untuk kegiatan dukungan manajemen.

“Dan ini adalah semua eselon I lakukan dukungan manajemen ini, karena gaji, operasional, anggaran kantor, organisasi, semua dilakukan oleh seluruh unit eselon I,” ujarnya.