Kementerian PPN Sebut Masyarakat Kehilangan Pendapatan Rp 362 T karena Covid-19

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyebut dampak wabah pandemi Covid-19 serta penerapan aspek social distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah menghentikan laju perekonomian nasional dan menyebabkan kehilangan jam kerja yang luar biasa.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, dalam periode sejak 30 Maret hingga 6 Juni 2020, masyarakat Indonesia mengalami kehilangan daya beli sebesar Rp 362 triliun.

“Inilah yang menjelaskan kenapa tidak ada pembeli atau UMKM mendapatkan penghasilan yang turun drastis dan menyebabkan utilisasi manufaktur turun sampai 30% dalam waktu 10 minggu terakhir ini,” kata Suharso dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (22/6).

Suharso mengatakan, perkiraan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 2020 meningkat. Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2019 jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 24,79 juta orang atau 9,2% dari total populasi nasional.

Tahun ini diprediksi naik menjadi 10,63% atau mencapai 28,69 juta orang. Prediksi ini bisa terjadi dengan catatan tidak ada intervensi/ bantuan dari pemerintah, seperti bansos dan stimulus lainnya untuk membantu masalah ini.

“Naik sekitar 4 juta orang dari 24 juta ke 28 juta orang. Dengan intervensi, kita bisa menekan di bawah 1 juta, dan mudah-mudahan rasionya masih bisa satu digit,” kata Suharso.

Prediksi Bappenas, laju ekonomi tahun ini akan berada di kisaran 1% hingga -0,4%. Dan angka pengangguran bisa mencapai 5,5 juta orang. “Dan kalau itu terus berlanjut, dikhawatirkan pada 2021 pengangguran akan mencapai 10,7 juta-12,7 juta orang. Jadi kita berharap bisa dikembalikan setidaknya mendekati sebelum pandemi,” tambah Suharso.

Untuk menekan angka kemiskinan ini, pemerintah telah menerbitkan berbagai macam kebijakan, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan lain sebagainya. Bahkan, pemerintah turut menambah program Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana desa, lalu ada program Kartu Prakerja, hingga gratis dan diskon listrik bagi masyarakat miskin.

Selain itu, pemerintah juga akan fokus memulihkan ekonomi pada sektor industri manufaktur, pariwisata dan juga investasi. Sementara reformasi sosial juga akan diberlakukan mencakup sistem kesehatan nasional, perlindungan sosial dan ketahanan bencana.

“Dengan intervensi dari pemerintah tahun 2021 bisa menjadi titik balik angka kemiskinan Indonesia bisa kembali ditekan. Pada 2021, kita tekan angka kemiskinan jadi 9,2%-9,7%,”  kata Suharso.