Kinerja Keuangan BUMD Milik Pemprov Jakarta Ini Tidak Stabil dan Merugi, CBA Desak Gubernur Copot Dirut
Perumda Pembangunan Sarana Jaya milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta/Istimewa
Center For Budget Analysis (CBA) menilai pengelolaan keuangan di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta dijalankan secara tidak profesional, bahkan diibaratkan seperti “orang mabuk”.
“Pengelolaan keuangan perusahaan seperti orang mabuk, kadang oleng ke kiri, kadang oleng ke kanan, yang dampaknya sangat merugikan Sarana Jaya sendiri,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/11).
Uchok menuturkan, merujuk kepada laporan keuangan perusahaan, Sarana Jaya membukukan kerugian Rp 216,89 miliar pada 2021. Kemudian, kinerja keuangan pada tahun berikutnya, perusahaan mencetak keuntungan Rp 78,6 miliar. Selanjutnya, perusahaan kembali membukukan kerugian senilai Rp 98,86 miliar pada 2023 dan mencatatkan laba lagi Rp 27,32 miliar.
“Inilah yang saya sebut seperti orang mabuk, oleng ke kiri dan kanan. Dan selama 4 tahun terakhir, Sarana Jaya terlalu banyak oleng ke kiri. Total kerugian mencapai sekitar Rp 315,7 miliar, sementara total keuntungan hanya sekitar Rp 106,2 miliar,” kata Uchok.
Berdasarkan fakta tersebut, kata Uchok, pihaknya lantas mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar segera mengevaluasi manajemen Sarana Jaya, termasuk mengganti Direktur Utama saat ini, Andira Reoputra, dengan sosok yang lebih kompeten. “Sebelum Pembangunan Sarana Jaya berjalan ke arah bangkrut, lebih baik Gubernur (Pramono) segera mengganti direktur utama dengan orang yang profesional,” ujarnya.
Ketika ditanya lebih jauh soal frasa “suka mabuk” ketika mengelola perusahaan, Uchok menyarankan agar hal itu ditanyakan kepada Dirut Pembangunan Sarana Jaya. “Silakan tanya Andira Reoputra, karena publik ingin tahu kejujuran,” tandas Uchok.
Sebagai infromasi, Perumda Pembangunan Sarana Jaya merupakan BUMD milik Pempeov DKI Jakarta yang berdiri sejak 1982, yang pada awal berdirinya berorientasi sebagai penunjang kebijaksanaan umum Pemprov DKI Jakarta. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melakukan kegiatan di bidang penyediaan tanah, pembangunan hunian, pengembangan properti dan serta infrastruktur yang berpegang pada prinsip ekonomi perusahaan yang pada sifat naturalnya adalah badan hukum yang berorientasi laba.
Saat ini Sarana Jaya fokus pada lini bisnisnya yang meliputi pertanahan, hunian, properti, dan infrastruktur. Selain itu, dengan portofolio 43 tahun dipercayanya Sarana Jaya oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menangani pembangunan proyek-proyek strategis seperti pengembangan Kawasan Sentra Primer Tanah Abang (SPTA), pembangunan hunian vertikal terjangkau, dan hunian vertikal komersil, pengembangan hunian tapak, pengelolaan sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT), pembangunan fasilitas pengolahan sampah antara (FPSA) serta pembangunan lainnya untuk mendukung visi dan misi Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan Jakarta menjadi kota global yang modern dan berkelanjutan.
